JAKARTA -Polemik mengenai program minyak goreng kemasan sederhana merek pemerintah, Minyakita, kembali mencuat.
Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengusulkan agar program Minyakita dihapus dan diganti dengan skema Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat kurang mampu.
Menurut Sahat, kebijakan yang sudah berjalan sejak 2022 ini terbukti tidak efektif dan justru menciptakan distorsi di pasar.
Sahat menilai dominasi Minyakita di pasar sejak 2022 hingga saat ini telah merusak kompetisi yang sehat.
"Minyakita sudah mendominasi pasar, dan ini bertentangan dengan prinsip persaingan yang sehat. Dengan sistem yang ada, kita melihat tidak ada lagi ruang bagi produk minyak goreng lain untuk bersaing," ujar Sahat, dikutip pada Kamis (13/3/2025).
Dia juga menyoroti pentingnya menjaga persaingan pasar sebagaimana diingatkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Sahat mengajak pemerintah untuk mencari solusi yang lebih baik demi kepentingan nasional.
Sahat juga mengungkapkan ironi terkait harga minyak goreng yang masih tinggi di dalam negeri, meskipun Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia.
Ia berpendapat bahwa pemerintah perlu membuat regulasi yang membedakan harga minyak sawit untuk kebutuhan domestik dan ekspor.
"Minyak untuk kebutuhan domestik harus dipatok dengan harga yang lebih rendah, karena kita adalah sumber terbesar. Sedangkan minyak untuk ekspor harus diregulasi, bukan diserahkan begitu saja kepada perusahaan asing," ungkapnya.
Melihat situasi tersebut, Sahat mengusulkan agar bantuan untuk masyarakat miskin tidak lagi diberikan dalam bentuk produk Minyakita, melainkan berupa BLT.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 25,4 juta orang Indonesia berpendapatan rendah, dengan kebutuhan minyak goreng yang mencapai 100 ribu ton per tahun.