Serdang Bedagai – Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Serdang Bedagai (GPS) menggelar aksi unjuk rasa damai di halaman Kantor DPRD Kabupaten Serdang Bedagai, Rabu (4/6/2025) siang.
Aksi dimulai sekitar pukul 14.00 WIB dan berlangsung tertib di bawah pengamanan ketat dari personel Polres Sergai.
Dalam orasinya, massa GPS menyatakan mosi tidak percaya terhadap kinerja para anggota DPRD, yang mereka nilai gagal menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai wakil rakyat.
"Kami menduga adanya kongkalikong antara legislatif dan eksekutif dalam penggunaan APBD Kabupaten Sergai. DPRD terkesan membiarkan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan RPJMD," tegas M. Adrian, Koordinator Aksi.
Aksi ini juga menyoroti pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran daerah yang dinilai belum dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh pihak legislatif maupun eksekutif di Serdang Bedagai.
Massa mendesak DPRD untuk:
Memanggil Bupati dan Wakil Bupati guna meninjau ulang program yang tidak selaras dengan anggaran dan RPJMD.
Mendorong penegakan hukum atas dugaan pelanggaran dalam penggunaan anggaran.
Mengembalikan fungsi DPRD sebagai pengawas dan suara rakyat, bukan sekadar pelengkap kebijakan pemerintah daerah.
"Kami meminta DPRD berani mengambil sikap tegas dan tidak menjadi alat pembenaran atas kebijakan yang menyimpang," lanjut Adrian.
Namun demikian, tidak satu pun dari 45 anggota DPRD hadir untuk menerima langsung aspirasi massa. Berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, seluruh anggota dewan sedang melaksanakan kegiatan reses dalam masa sidang kedua.
"Kami kecewa. Saat rakyat datang membawa aspirasi, para wakilnya justru tidak berada di kantor. Ini bentuk ketidakpedulian terhadap rakyat," ungkap perwakilan GPS kepada media.