JAKARTA -Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPD) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 26 Februari 2025. Mereka mendesak KPK untuk menuntaskan skandal mega korupsi proyek e-KTP yang telah merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun.
Koordinator aksi AMPD, Bung Arnold, menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap kasus e-KTP tidak boleh pilih kasih. Dia menyoroti fakta yang terungkap dalam pengadilan bahwa Ganjar Pranowo, yang saat itu menjabat Wakil Ketua Komisi II DPR, dan Agun Gunandjar, Ketua Komisi II DPR, terlibat dalam menerima aliran dana dari proyek e-KTP.
"Putusan pengadilan dan kesaksian para terpidana menyebutkan keterlibatan mereka, namun sampai kini belum ada langkah konkret dari KPK untuk memproses mereka," kata Bung Arnold dalam orasinya.
AMPD menuntut agar KPK segera membuka kembali penyelidikan terhadap Ganjar dan Agun, mengingat posisi mereka yang bertanggung jawab dalam pengawasan proyek tersebut di Komisi II DPR saat itu. Arnold menekankan bahwa hukum harus diperlakukan secara adil, tanpa memandang status politik.