JAKARTA -Viral di media sosial, sebuah tangkapan layar yang diduga berasal dari Biro Media DPR RI menawarkan kerja sama kepada media dan influencer untuk mengamankan pemberitaan mengenai RUU Pilkada. Tangkapan layar tersebut pertama kali diposting oleh akun Instagram @opajufee, yang menunjukkan pesan dari seseorang yang mengaku mewakili Biro Media DPR RI.
Dalam pesan tersebut, dikutip pada Jumat (23/8/2024), disebutkan bahwa tujuan kerja sama ini adalah untuk “membantu pembentukan narasi dan penggerakan opini masyarakat” agar keputusan Badan Legislasi (Baleg) DPR terkait RUU Pilkada diterima secara positif oleh publik. Pesan tersebut juga menyebutkan adanya fee yang berkisar antara 180-200 juta rupiah sebagai imbalan.
Menanggapi temuan ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar, dengan tegas menyebut bahwa tawaran tersebut merupakan upaya penipuan. “Hehehe… itu penipu, tidak usah ditanggapi. Biro-nya saja salah namanya,” kata Indra saat dihubungi. Indra juga menambahkan bahwa DPR RI tidak memiliki unit yang bernama Biro Media, yang menjadi indikasi bahwa tawaran tersebut tidak sah.
Pihak DPR RI, menurut Indra, tidak melakukan kerja sama semacam itu dan selalu menekankan transparansi serta keabsahan dalam segala bentuk kerjasama media. Ia mengimbau agar media dan influencer yang menerima tawaran serupa untuk lebih berhati-hati dan tidak terjebak dalam skema penipuan.
Kontroversi ini menambah deretan isu terkait RUU Pilkada, yang selama ini menjadi topik hangat perdebatan publik. Pembahasan RUU tersebut memicu demonstrasi besar-besaran yang menuntut transparansi dan keterbukaan dari pemerintah serta DPR.
Para pihak yang terlibat dalam isu ini, termasuk media dan influencer, diharapkan untuk tetap berpegang pada prinsip integritas dan etika jurnalisme, serta memverifikasi setiap tawaran kerja sama dengan hati-hati sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
(N/014)