BATU BARA –Proyek jalan yang sedang dikerjakan di Jalan Imam Bonjol, Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, patut dicurigai sebagai proyek siluman. Proyek ini tidak hanya dikelilingi ketidakjelasan, tetapi juga menampilkan sikap acuh tak acuh terhadap aturan dan standar keselamatan kerja. Lebih dari sekadar pekerjaan jalan biasa, ini adalah cermin dari buruknya manajemen dan pengawasan proyek pemerintah yang kerap kali mengecewakan publik.
Pekerja di lokasi proyek tampaknya terlepas dari pengawasan yang seharusnya ada. Tidak ada plang proyek yang menampilkan nama pekerjaan, nilai anggaran, panjang proyek, atau siapa yang bertanggung jawab. Ketika ditanya, para pekerja justru bersikap seperti “bandit” yang seolah tidak ingin diketahui identitasnya. Tidak satu pun yang bersedia mengungkapkan siapa pengawas atau penanggung jawab proyek tersebut. Jawaban mereka seragam: “Saya pekerja.” Ini adalah respons yang sangat tidak profesional dan mencurigakan.
Lebih parahnya lagi, kewajiban untuk menggunakan peralatan keselamatan kerja pun diabaikan. Dari dokumentasi yang diperoleh di lapangan, hanya dua pekerja yang terlihat mengenakan helm keselamatan. Hal ini menunjukkan betapa minimnya perhatian terhadap keselamatan dan kesejahteraan pekerja di lokasi tersebut.
Hingga saat ini, Dinas PUTR Sumatera Utara belum memberikan keterangan resmi tentang nama kegiatan, rincian anggaran, panjang pengerjaan, atau kedalaman pengerukan di proyek ini. Seolah-olah, proyek ini dijalankan secara sembunyi-sembunyi, mengabaikan hak publik untuk mendapatkan informasi yang transparan dan akuntabel.
Kondisi ini semakin memperlihatkan wajah bobrok pengelolaan proyek di Sumatera Utara. Proyek yang tertutup dari akses informasi publik adalah indikasi kuat adanya praktik korupsi atau setidaknya ketidakprofesionalan yang merugikan masyarakat. Seharusnya, transparansi menjadi landasan utama dalam setiap kegiatan pembangunan yang menggunakan dana publik. Namun, apa yang terjadi di Labuhan Ruku ini justru memperlihatkan sebaliknya.
Pj. Gubernur Sumatera Utara harus segera turun tangan mengevaluasi kinerja Dinas PUTR Sumut. Jika tidak, citra pemerintah daerah akan semakin tercoreng oleh praktik-praktik kotor seperti ini. Jangan biarkan proyek siluman terus beroperasi di wilayah ini tanpa pengawasan dan tanpa pertanggungjawaban. Masyarakat berhak mendapatkan pembangunan yang jujur, transparan, dan membawa manfaat nyata, bukan proyek abal-abal yang penuh misteri dan dugaan kecurangan.
(N/014)