JAKARTA –Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa serah terima Barang Milik Negara (BMN) senilai Rp 19,26 triliun dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) adalah langkah konkret dalam pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Acara serah terima tersebut diselenggarakan pada Kamis (10/10/2024) dan disiarkan secara langsung melalui saluran YouTube Kementerian Keuangan.
Dalam penjelasannya, Sri Mulyani menyatakan bahwa dari total Rp 19,26 triliun, sebanyak Rp 13,36 triliun merupakan barang yang dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari DIPA PUPR. Sebagian besar dari nilai tersebut akan dihibahkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, sementara Rp 5,89 triliun dialih statuskan kepada kementerian dan lembaga lain.
“Ini adalah contoh nyata dari pengelolaan keuangan negara yang tidak hanya transparan tetapi juga akuntabel,” ujar Sri Mulyani, menekankan pentingnya tata kelola yang baik. Ia berharap langkah ini menjadi standar bagi pemerintah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.
Sri Mulyani juga menggarisbawahi bahwa Kementerian PUPR selama sepuluh tahun terakhir telah membagikan BMN senilai Rp 374,66 triliun, yang merupakan hasil pembangunan menggunakan APBN. “Kami ingin masyarakat melihat manfaat dari uang yang mereka bayarkan melalui pajak, bea, dan cukai,” katanya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penggunaan APBN tidak hanya terbatas pada infrastruktur, tetapi juga mencakup belanja untuk kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan masyarakat lainnya. “Uang negara ini kembali kepada masyarakat dalam bentuk subsidi untuk LPG 3 kilo, listrik, air minum, hingga BBM bersubsidi,” tambahnya.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, M Zainal Fatah, memberikan rincian tentang BMN yang diserahkan, termasuk infrastruktur di bidang sumber daya air, marga, dan cipta karya. Misalnya, bangunan radar cuaca dan gedung kantor dengan nilai total Rp 113,99 miliar, serta infrastruktur jalan nasional dan jembatan dengan nilai Rp 2,79 triliun.
“Di sektor cipta karya, kami menyerahkan jaringan air minum, pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), rehabilitasi sekolah, dan peningkatan kualitas pemukiman kumuh, dengan total nilai mencapai Rp 9,53 triliun,” jelas Fatah.
Ia juga mencatat bahwa lebih dari 84 persen dari total BMN yang diserahkan mencakup bidang cipta karya dan perumahan, yang menunjukkan fokus pemerintah dalam pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada masyarakat.
Dengan langkah ini, Kementerian Keuangan dan PUPR berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan negara agar lebih transparan dan akuntabel, sekaligus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Ke depannya, diharapkan sinergi antara kementerian dapat terus terjaga untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas dan berkelanjutan.
(N/014)