JAKARTA -Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, masih mengkaji wacana mengenai penerapan kebijakan work from anywhere (WFA) sebelum libur Lebaran dan Nyepi 2025. Pratikno menegaskan bahwa kebijakan ini perlu dibahas bersama sejumlah pihak terkait untuk memastikan kelancaran implementasinya.
“Mengenai work from anywhere, ada beberapa pihak yang harus kita ajak duduk bersama,” kata Pratikno saat diwawancarai di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (23/01/2025).
Menurut Pratikno, jika kebijakan WFA diterapkan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), maka kementerian yang berwenang dalam hal ini adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Sementara itu, untuk penerapan WFA bagi pekerja swasta, pembahasannya akan melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perindustrian.
“Satu, kalau itu terkait dengan ASN, lead-nya ada di KemenPAN-RB. Tetapi kalau nanti itu terkait dengan swasta, adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Perindustrian,” ungkapnya.
Pratikno menambahkan bahwa dalam pembahasan WFA, selain antar kementerian, akan ada juga diskusi dengan asosiasi-asosiasi perusahaan swasta untuk menyamakan persepsi mengenai kebijakan ini.
Sebagai informasi, sebelumnya pada Senin (20/01/2025), Menko PMK Pratikno juga menerima audiensi dari Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi untuk membahas penerapan kebijakan WFA selama periode 24-28 Maret 2025. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan lalu lintas saat puncak arus mudik Lebaran. Selain itu, Pratikno juga menginstruksikan Kementerian Perhubungan untuk berkoordinasi dengan pihak swasta dan kementerian/lembaga (KL) dalam menyelenggarakan program mudik gratis.
Dengan adanya kebijakan WFA, pemerintah berharap dapat memberikan solusi terkait kemacetan lalu lintas selama periode mudik, serta mendorong masyarakat untuk tetap produktif meski sedang berada di luar kantor.
(N/014)