MEDAN –Kombes Pol Gidion Arif Setyawan, Kapolrestabes Medan yang baru dilantik, dihadapkan pada tantangan untuk memeriksa anggaran makan rumah dinas Walikota Medan yang mencapai Rp 5 juta per hari. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Relawan Blok Sumut (RBS), Asril Hasibuan, dalam konferensi pers yang berlangsung di Medan pada hari Kamis.
Asril menyoroti besarnya anggaran makan tersebut, yang jauh lebih tinggi dibandingkan anggaran makan untuk pejabat setingkat menteri yang hanya sekitar Rp 3 juta per hari dan sudah menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mempertanyakan keberanian Kombes Gidion untuk menindaklanjuti masalah ini dan mendorongnya untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh.
“Anggaran makan rumah dinas Walikota Medan sebesar Rp 5 juta per hari sangat mencolok. Kami tantang Kombes Gidion untuk memeriksanya. Apakah uang tersebut benar-benar digunakan untuk keperluan makan, atau justru ada dugaan penyimpangan?” tegas Asril. Ia menambahkan, sejak 2021, masyarakat Kota Medan merasa kesulitan untuk bertamu ke rumah dinas Walikota, sehingga ia mempertanyakan pemanfaatan anggaran tersebut.
“Jangan-jangan uang yang seharusnya untuk makan itu justru mengalir ke kantong pribadi. Kami minta pos anggaran ini diperiksa di bagian umum Pemko Medan,” ujarnya, merujuk pada transparansi penggunaan dana publik yang seharusnya menjadi prioritas.
Asril juga menekankan bahwa Kombes Gidion harus melakukan tindakan nyata di lapangan, bukan hanya mengandalkan kegiatan seremonial seperti peresmian Pos Kamling. Ia menegaskan pentingnya menjaga kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kota Medan.
“Kalau hanya bisa melakukan kegiatan seremonial, lebih baik Kombes Gidion bertugas di lembaga pendidikan Polri untuk mendidik generasi penerus. Tanggung jawab sebagai Kapolrestabes Medan jauh lebih besar,” tambahnya.
Dengan adanya tuntutan ini, masyarakat Medan berharap Kombes Gidion Arif Setyawan dapat menunjukkan integritas dan keberanian dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam menanggapi isu-isu yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas anggaran pemerintah daerah.
Sebagai langkah awal, diharapkan Kombes Gidion segera menginisiasi pemeriksaan yang dimaksud, sehingga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dan pemerintahan daerah tetap terjaga.
(N/014)