YOGYAKARTA –Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) kembali melaksanakan renovasi terhadap mess yang terletak di Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta. Pada tahun 2024 ini, Pemprov Sumut mengalokasikan anggaran sebesar Rp 17,98 miliar untuk proyek tersebut, yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut.
Proyek renovasi ini tercatat dalam sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Sumut dengan kode tender 24382027 dan kode Rencana Umum Pengadaan (RUP) 51399807. Pekerjaan ini berada di bawah pengelolaan Badan Penghubung Provinsi Sumut dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas fasilitas mess yang berfungsi sebagai tempat tinggal sementara bagi aparatur Pemprov Sumut yang bertugas di luar daerah.
Berdasarkan informasi dari LPSE Sumut, nilai pagu paket untuk renovasi mess ini mencapai Rp 17.985.643.000, dengan nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sebesar Rp 17.984.344.125. Proses tender telah selesai, dan proyek ini dimenangkan oleh PT Kuala Betee Indonesia, sebuah perusahaan yang beralamat di Kota Banda Aceh, dengan penawaran harga sebesar Rp 17 miliar.
Ini bukan pertama kalinya Pemprov Sumut melakukan renovasi terhadap mess yang berada di Yogyakarta. Sebelumnya, pada tahun 2023, Pemprov Sumut juga menggelar proyek renovasi serupa dengan anggaran Rp 17,5 miliar. Proyek tersebut dimenangkan oleh PT Insan Cita Group yang berlokasi di Padangsidimpuan. Selain itu, pada tahun 2022, Pemprov Sumut mengalokasikan anggaran Rp 757 juta untuk pengadaan furnitur mess, yang dimenangkan oleh CV Amara Ameera dari Klaten.
Renovasi serupa juga dilakukan pada tahun 2021 dengan anggaran sebesar Rp 8 miliar yang dikerjakan oleh PT Linggarjati Perkasaya dari Surabaya. Proyek renovasi dan pemeliharaan berkala ini menunjukkan upaya Pemprov Sumut untuk menjaga kualitas dan kenyamanan fasilitas publik yang digunakan oleh pemerintah daerah.
Dengan alokasi anggaran yang terus dilaksanakan setiap tahun, Pemprov Sumut berkomitmen untuk terus meningkatkan fasilitas di Yogyakarta, seiring dengan kebutuhan aparatur pemerintah yang memerlukan tempat tinggal sementara selama melaksanakan tugas di luar daerah.
(N/014)