JAMBI – Aliansi Wartawan Siber Indonesia (AWASI) Provinsi Jambi mengkritik peran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Jambi dalam mengatasi permasalahan pencemaran dan pendangkalan Danau Sipin, yang terus menjadi sorotan warga dan komunitas setempat. Dalam pertemuan pada Kamis (7/11/2024), Ketua Dewan Pembina AWASI, Jhon Herman, yang juga merupakan warga di sekitar Danau Sipin, mempertanyakan sejauh mana upaya Dinas PUPR Kota Jambi dalam menangani permasalahan tersebut yang telah berlangsung lama tanpa penyelesaian yang konkret.
Jhon menegaskan, Danau Sipin sebagai kawasan wisata seharusnya mendapatkan perhatian serius dari pihak terkait, terutama Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi, serta Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VI, mengingat dampak lingkungan yang cukup signifikan. “Danau Sipin seolah-olah dibiarkan saja meski sudah banyak dikeluhkan warga. Padahal, danau ini seharusnya menjadi daya tarik wisata bagi Kota Jambi,” tegasnya.
Salah satu masalah utama yang disoroti Jhon adalah kondisi pintu air di kawasan muara Sungai Kambang, yang menurutnya tidak berfungsi dengan baik. Pintu air tersebut, seharusnya menjadi penghalang masuknya sampah, namun kenyataannya justru membiarkan berbagai sampah dari aliran sungai mengalir bebas ke Danau Sipin. “Sampah-sampah rumah tangga yang terbawa ke danau menyebabkan pendangkalan dan menimbulkan bau busuk. Belum lagi pemandangan yang mengganggu para pengunjung serta nelayan yang menggantungkan hidupnya di danau ini,” ujar Jhon.
Ia juga menyebutkan, sampah yang memenuhi Danau Sipin mengakibatkan jaring dan alat tangkap nelayan terhalang oleh sampah, sehingga aktivitas penangkapan ikan menjadi terganggu. “Harusnya, pintu air ini diperbaiki atau dibuat baru, sebagaimana pintu air di Sungai Maram yang berhasil mencegah sampah masuk,” lanjutnya.
Selain perbaikan pintu air, Jhon menyarankan agar BWSS VI segera mengoperasikan kembali alat penyaring sampah atau water boom net yang pernah ada di kawasan tersebut. Langkah ini, menurutnya, bisa mengurangi jumlah sampah yang masuk ke danau, terlebih jika ada tenaga kerja khusus atau warga setempat yang diberdayakan untuk membersihkan kawasan pintu air secara rutin.
“Setidaknya, sebelum pintu air diperbarui, kami meminta agar water boom net segera difungsikan kembali dan tenaga khusus ditempatkan di lokasi pintu air untuk membersihkan sampah setiap hari,” tambah Jhon, yang mewakili aspirasi warga sekitar.
Mendengar keluhan warga, PUPR Kota Jambi melalui Kepala Bidangnya, Pijer, menyatakan komitmen untuk segera menangani permasalahan di Danau Sipin. Ia mengatakan bahwa PUPR siap berkoordinasi dengan DLH Kota Jambi dan BWSS VI untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam mengatasi masalah sampah dan pendangkalan yang telah mengganggu kawasan wisata tersebut.
“Kami berupaya secepat mungkin untuk menyelesaikan masalah sampah di Danau Sipin serta memastikan pintu air dapat berfungsi dengan baik. Selain itu, kami akan menugaskan tenaga khusus yang siap membersihkan sampah di area tersebut agar dapat menjaga lingkungan danau tetap bersih,” ungkap Pijer.
Pijer menambahkan, pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memperkuat kerja sama dalam menjaga kelestarian Danau Sipin dan mewujudkan kawasan tersebut sebagai objek wisata yang bersih dan nyaman bagi masyarakat.
Dinas PUPR Kota Jambi bersama dengan DLH dan BWSS VI berharap dapat menciptakan sinergi yang solid untuk menangani masalah ini. Dengan langkah-langkah yang terstruktur dan keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, diharapkan kondisi Danau Sipin dapat pulih, menjadi kawasan wisata yang nyaman, dan mendukung aktivitas ekonomi lokal bagi warga sekitar.
Aliansi Wartawan Siber Indonesia (AWASI) Jambi mengapresiasi respons Dinas PUPR yang bersedia mendengarkan aspirasi warga. Namun, mereka tetap berharap agar janji perbaikan segera diwujudkan. Pencemaran dan pendangkalan yang terjadi di Danau Sipin ini memerlukan tindakan segera demi melindungi danau sebagai sumber daya alam dan destinasi wisata unggulan Kota Jambi.
(N/014)