JAKARTA – Program 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto diharapkan dapat dilengkapi dengan sarana transportasi yang terjangkau dan terintegrasi. Hal ini penting untuk memastikan kelancaran penghuniannya, di mana transportasi yang memadai akan menjadi faktor utama bagi warga yang tinggal di kawasan perumahan tersebut.
Pengamat tata kota, Nirwono Yoga, menekankan bahwa pembangunan 3 juta rumah harus direncanakan dengan baik dan terintegrasi dengan sistem transportasi. Menurutnya, tidak cukup hanya dengan membangun rumah tanpa memperhatikan aksesibilitasnya terhadap sarana transportasi umum.
“Jadi, perencanaan tidak boleh asal. Misalnya, Menteri Perumahan mengatakan tanahnya di sana, tapi apakah di sana ada transportasi? Ada infrastruktur pendukungnya atau tidak? Hal ini perlu diantisipasi, karena jika tidak terintegrasi dengan transportasi, rumah-rumah tersebut bisa tidak terisi,” ujar Nirwono, Kamis (23/1/2025).
Nirwono juga menegaskan bahwa pemilihan lokasi perumahan harus mempertimbangkan ketersediaan transportasi massal, sehingga penghuni dapat dengan mudah mengakses fasilitas umum dan bekerja dengan menggunakan transportasi publik. “Kita harus mengingatkan kembali, pengembangan program perumahan ini harus memasukkan sistem transportasi sebagai salah satu syarat penting dalam pemilihan lokasi,” tegasnya.
Sebagai informasi, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, mengungkapkan bahwa Nusa Tenggara Barat (NTB) akan dijadikan pilot project untuk program tiga juta rumah. NTB dipilih karena Fahri sudah lama mengenal kondisi wilayah tersebut. “Saya memilih NTB sebagai percontohan karena saya sudah sangat mengenal daerah ini. Jika ada yang tidak sesuai, saya tahu itu tidak benar,” ujar Fahri.
(CHRISTIE)