SUMUT –Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memberikan apresiasi atas persiapan yang matang yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara dalam rangka pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Dalam pelaksanaan yang akan diikuti oleh 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota, Sumut menjadi salah satu provinsi yang menjadi sorotan.
Apresiasi tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan, saat melakukan kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Medan, Sumatera Utara, Jumat (8/11/2024). Heri menilai persiapan Pemprov Sumut sudah optimal, terutama dalam hal alokasi anggaran hibah untuk berbagai lembaga penyelenggara Pemilu, seperti KPU, Bawaslu, Polri, dan TNI.
“Saya apresiasi Pemprov yang telah memberikan anggaran 100%, perjanjian hibah dengan rincian alokasi KPU Rp705 miliar, Bawaslu Rp223 miliar, Polri Rp49 miliar, dan TNI Rp22 miliar. Ini angka yang cukup besar dan menunjukkan komitmen Pemprov dalam menyukseskan Pilkada,” ujar Heri.
Selain itu, Heri juga mengingatkan pentingnya tahapan krusial dalam Pilkada, terutama terkait pemutakhiran dan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang harus diperhatikan bersama untuk mencegah potensi permasalahan di lapangan.
Anggota Komisi II lainnya, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, menambahkan bahwa suksesnya Pemilu dan Pilkada sangat bergantung pada perencanaan dan pelaksanaan yang baik. “Sumut menjadi benchmark (tolok ukur) di Pulau Sumatera, karena DPT-nya terbesar. Jadi, kita harap Sumut bisa jadi contoh yang baik,” katanya.
Ketua Tim Kunker Dede Yusuf juga menekankan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan Pemprov Sumut dalam menyelenggarakan Pilkada Serentak, serta mengantisipasi isu-isu yang mungkin timbul, seperti politik uang, isu SARA, hoaks, keamanan, dan netralitas ASN.
Menanggapi hal tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur Sumut, Agus Fatoni, memastikan bahwa Pemprov Sumut telah melakukan persiapan yang matang sesuai dengan kewenangannya. Fatoni menyebutkan bahwa anggaran hibah untuk KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri sudah 100% dialokasikan dan siap digunakan. Selain itu, Pemprov Sumut juga berkomitmen untuk memberikan dukungan pada KPU dalam penyusunan data kependudukan, serta menyediakan fasilitas bagi KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pilkada.
“Pemprov Sumut sudah memastikan bahwa data kependudukan, DP4, serta personel pada sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan, dan PPS sudah disiapkan. Kami juga sudah melakukan langkah-langkah untuk menjaga keadilan dan kesetaraan bagi seluruh pasangan calon dalam tahapan kampanye,” ujar Fatoni.
Fatoni juga menegaskan bahwa Pemprov Sumut telah mengeluarkan kebijakan preventif dalam menjamin netralitas ASN, termasuk melalui deklarasi Pilkada damai dan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara. “Kami juga melakukan pemetaan potensi kerawanan di wilayah, sosial, dan bencana alam untuk memastikan kelancaran proses Pilkada,” tambahnya.
Pihak Pemprov Sumut juga akan terus bersinergi dengan Forkopimda Sumut untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan Pilkada. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Pilkada Serentak 2024 di Sumut dapat berjalan lancar, aman, dan kondusif.
(N/014)