JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan penjelasan mengenai perubahan struktur koordinasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang kini tidak lagi berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian, namun langsung berada di bawah kendali Presiden Prabowo Subianto. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa pihaknya tetap akan melanjutkan koordinasi dengan kementerian koordinator (Kemenko) dan kementerian lainnya untuk mendukung seluruh agenda pembangunan negara.
Dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat, 8 November 2024, terkait dengan laporan APBN KiTa, Sri Mulyani menjelaskan bahwa meskipun Kemenkeu kini bekerja langsung di bawah presiden, pihaknya tetap mendukung kebijakan dan program dari semua kementerian dan lembaga. “Pada dasarnya, kami tentu berkoordinasi langsung dengan presiden. Namun, kami juga bekerja mendukung seluruh Kemenko dan menteri-menteri,” ujar Sri Mulyani.
Meskipun Kemenkeu tidak lagi berada dalam koordinasi satu kementerian koordinator, Sri Mulyani menegaskan bahwa kementeriannya tetap bekerja sama dengan seluruh kementerian dan lembaga di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia memberikan contoh bahwa Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara aktif melakukan koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait, seperti dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Pertanian, serta Menteri Pertahanan.
“Walaupun kami tidak di bawah Kemenko, kami tetap mendukung dan bekerja bersama dengan seluruh kementerian. Misalnya, kemarin kami bersama Menteri ESDM, hari ini Pak Sua bersama Menteri Pertanian karena ketahanan pangan menjadi prioritas,” jelas Sri Mulyani. Menurutnya, koordinasi yang terjalin erat dengan berbagai kementerian ini bertujuan untuk memastikan agar kebijakan fiskal dan anggaran negara selaras dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan pemerintah.
Sebagai bagian dari Kabinet Merah Putih, Sri Mulyani menegaskan bahwa Kemenkeu siap mendukung kebijakan dan program kerja Presiden dan Wakil Presiden, termasuk di antaranya dengan kementerian-kementerian yang memiliki prioritas khusus, seperti sektor pertahanan, energi, dan ketahanan pangan. “Kementerian Keuangan terus akan membantu dan bekerja bersama seluruh kabinet di bawah presiden dan wakil presiden,” tambahnya.
Perubahan dalam struktur koordinasi ini dianggap sebagai langkah yang memberikan fleksibilitas lebih bagi Kemenkeu dalam mendukung berbagai kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan bahwa kebijakan fiskal negara dapat berfungsi dengan lebih efektif dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional.(JOHANSIRAIT)