MEDAN -Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) telah resmi mendukung Prof Dr Midian Sirait sebagai calon pahlawan nasional. Dukungan tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Sumut, Asren Nasution, dalam sidang kelayakan dan kelengkapan berkas pendukung pengusulan Prof Dr Midian Sirait di Hotel Karibia, Medan, Jumat (24/1/2025).
Asren Nasution yang juga Sekretaris Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Sumut menegaskan, Pemprov Sumut sangat mendukung upaya panitia pengusul agar tokoh asal Sumut tersebut dapat diusulkan sebagai calon pahlawan nasional.
“Meskipun sudah mendapat dukungan, masih ada beberapa tahapan yang harus dilalui, di antaranya Sidang TP2GD, kemudian dilanjutkan dengan Sidang TP2GP di tingkat pusat di bawah koordinasi Kementerian Sosial,” ujar Asren.
Dalam proses ini, dokumen-dokumen pendukung yang disusun oleh pengusul, Hendri Dalimunthe, telah melalui tahap penelitian berdasarkan berbagai regulasi yang berlaku, termasuk UUD 1945 Pasal 15 dan UU Nomor 20 Tahun 2009.
Rosmaida Sinaga, penulis dan peneliti utama biografi Prof Dr Midian Sirait, mengungkapkan bahwa buku yang disusun merupakan hasil penelitian dan penelusuran arsip terkait perjalanan hidup Prof Midian. Ia menjelaskan bahwa Prof Dr Midian Sirait adalah pejuang kemanusiaan di bidang farmasi yang memiliki kontribusi besar dalam pengembangan industri obat-obatan di Indonesia. Selain itu, Prof Midian juga dikenal sebagai Komandan Tentara Pelajar Batalion Arjuna yang berperan aktif dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di kawasan Tapanuli.
Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Negeri Medan, Prof Ichwan Azhari, juga menilai bahwa Prof Midian Sirait adalah sosok yang sangat unik dan multitalenta, yang memiliki dedikasi besar, baik dalam bidang farmasi maupun dalam perjuangan kemerdekaan.
Hasil Sidang TP2GD nantinya akan dilaporkan kepada Gubernur Sumut untuk dilanjutkan sebagai rekomendasi dari provinsi. Jika semua tahapan berhasil dilalui, usulan ini akan disidangkan oleh TP2GP dan diuji oleh Dewan Gelar sebelum akhirnya diputuskan oleh Presiden Republik Indonesia.
(N/014)