JAKARTA- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pihaknya setuju dengan usulan untuk menghentikan sementara distribusi bantuan sosial (bansos) menjelang hari pencoblosan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Keputusan tersebut bertujuan untuk menghindari potensi penyalahgunaan bantuan sosial yang dapat mempengaruhi proses demokrasi.
Tito mengatakan, penghentian sementara distribusi bansos menjelang pilkada sudah disepakati dan pihaknya akan segera mengeluarkan surat edaran terkait kebijakan tersebut. Dalam rapat bersama Komisi II DPR di Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2024), Tito menyampaikan persetujuan atas usulan yang diajukan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamen) Bima Arya serta anggota Komisi II DPR.
“Surat edaran yang kemarin diminta, kami setuju. Kemarin Pak Bima Arya, Wamen, menyampaikan bahwa teman-teman Komisi II minta agar distribusi bansos ditunda sampai dengan pilkada. Kami setuju Pak, langsung setuju sekali,” kata Tito dalam rapat tersebut.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul, yang juga hadir dalam rapat tersebut, menyatakan pihaknya akan mengikuti kebijakan dari Kemendagri mengenai penundaan pencairan bantuan sosial tersebut. Gus Ipul menyampaikan bahwa meskipun jadwal pencairan bansos belum dipastikan, pihaknya akan mematuhi keputusan yang dikeluarkan oleh Mendagri.
“Kami ikutin Mendagri lah ya. Kita kan ikuti Mendagri, ya, kan. Memang tadi ada aspirasi juga, kita nggak, kita pencairan sebagaimana mestinya lah. Memang ini waktunya salur tapi kalau memang ada surat itu kita akan ikuti apa yang menjadi arahan dari Kemendagri,” ujar Gus Ipul usai rapat bersama Komisi VIII DPR di Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta.
Gus Ipul menambahkan, meskipun pihaknya belum menerima kepastian mengenai jadwal pencairan hingga 27 November, ia akan segera berkomunikasi dengan Tito Karnavian untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai penerapan kebijakan ini.
Sementara itu, Tito juga menegaskan bahwa keputusan ini diambil sebagai bentuk pencegahan terhadap potensi manipulasi atau penyalahgunaan distribusi bantuan sosial yang dapat terjadi menjelang Pilkada. Hal ini juga untuk memastikan bahwa bantuan sosial sampai kepada masyarakat yang berhak tanpa ada intervensi politik.
“Ini demi menjaga kredibilitas dan integritas proses pilkada, supaya tidak ada pengaruh yang datang dari bantuan sosial. Tentunya, kita ingin memastikan semua berjalan adil dan transparan,” jelas Tito.
Langkah penghentian sementara distribusi bansos menjelang Pilkada ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, mengingat pentingnya menjaga keadilan dan netralitas dalam penyelenggaraan pemilu serta menghindari potensi penyalahgunaan yang bisa merugikan proses demokrasi.(JOHANSIRAIT)