JAKARTA –Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan (BG), menanggapi kasus perlindungan situs judi online (judol) yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkomdigi). BG menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi pihak mana pun yang terlibat dalam kegiatan ilegal, termasuk perjudian online, dan meminta Polri untuk mengusut tuntas kasus ini.
“Kita hormati apa yang dilakukan Polri. Polri sedang bekerja keras untuk mengungkap kasus judi online, dan kami mendukung agar proses hukum berjalan sampai tuntas,” ujar BG di kantor Bea Cukai, Jakarta, Kamis (14/11).
Terkait dengan keterlibatan oknum pegawai Kemenkomdigi, BG menegaskan bahwa perintah Presiden Joko Widodo sangat jelas dalam hal ini, yaitu untuk tidak memberikan toleransi kepada siapa pun yang terlibat dalam praktik perjudian online. “Ini adalah perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk memproses hukum siapa pun yang terlibat dalam perjudian online,” tegas BG.
Dalam kasus yang terungkap, sejumlah oknum pegawai Kemenkomdigi yang seharusnya bertugas untuk memblokir situs-situs judi online malah diduga terlibat dalam melindungi situs-situs tersebut. Para oknum tersebut menerima imbalan dari operator judi online untuk memfasilitasi kelangsungan situs-situs tersebut agar tetap dapat diakses oleh masyarakat.
Polri sendiri sudah menetapkan 19 orang sebagai tersangka, yang terdiri dari pegawai Kemenkomdigi, masyarakat sipil, dan bahkan istri dari salah satu tersangka. Kasus ini menjadi perhatian publik mengingat tugas Kemenkomdigi adalah untuk memastikan agar akses ke situs-situs ilegal, termasuk judi online, diblokir untuk melindungi masyarakat dari dampak negatifnya.
BG pun meminta masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan memberi kesempatan kepada Polri untuk menyelesaikan penyidikan secara profesional. “Kita harus menghormati upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dipersangkakan. Proses penyidikan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku,” ujar BG.
Kasus ini semakin menguatkan komitmen pemerintah untuk memberantas segala bentuk kejahatan siber, termasuk judi online yang sudah meresahkan banyak pihak.
(N/014)