MEDAN- Proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Sumatra Utara (Sumut) masih diwarnai oleh fenomena politik uang yang dianggap sebagai ancaman serius terhadap proses demokrasi. Hal ini diungkapkan oleh akademisi Universitas Simalungun, Dr. Muldri Pasaribu, yang menilai politik uang dapat memengaruhi pilihan masyarakat dalam memilih calon kepala daerah.
Menurut Muldri, meskipun politik uang jelas melanggar hukum, praktik tersebut masih marak terjadi, terutama menjelang pemilihan. “Seminggu menjelang pemilihan calon gubernur, bupati, dan wali kota, adalah waktu rentan bagi terjadinya politik transaksional, seperti pemberian uang atau hal lainnya untuk mendapatkan dukungan,” jelas Muldri dalam pernyataan yang diterima pada Kamis (21/11/2024).
Muldri menyebutkan bahwa politik uang masih menjadi fenomena yang sangat meresahkan di kalangan masyarakat. Padahal, hal tersebut jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi yang mengedepankan kejujuran dan integritas dalam proses pemilihan. “Ini tentu tidak baik dalam proses demokrasi kita yang seharusnya tidak dibiarkan,” lanjutnya.
Lebih jauh, Muldri menjelaskan bahwa Pilkada bukan sekadar ajang pemilihan pemimpin, tetapi juga merupakan bagian dari proses demokrasi yang diatur dalam undang-undang. Sejak era kemerdekaan hingga reformasi tahun 1998, Indonesia telah menerapkan sistem pemilihan umum secara terbuka, umum, dan rahasia, yang mengedepankan kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi.
Dalam proses demokrasi, kata Muldri, pemilihan umum harus dilaksanakan dengan prinsip kebebasan yang dijamin oleh konstitusi. Kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah hak setiap individu untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan aspirasi mereka tanpa rasa takut akan represi atau penindasan. Persamaan di hadapan hukum dan pemisahan kekuasaan juga merupakan bagian dari nilai-nilai demokrasi yang harus dijaga demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.
“Demokrasi Indonesia terus berjalan, tetapi Pilkada dan pemilu harus bebas, adil, dan transparan. Itulah esensi dari sebuah proses demokrasi yang sehat,” terang Muldri.
Selain politik uang, Muldri juga menyoroti beberapa tantangan besar dalam pelaksanaan Pilkada, seperti keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) yang tidak netral (cawe-cawe ASN), penyebaran isu SARA, serta penyampaian informasi yang tidak akurat. “Semua ini menjadi tantangan yang harus diawasi dengan ketat oleh masyarakat dan lembaga yang berwenang,” ujar Muldri.
Untuk itu, Muldri menegaskan perlunya pengawasan yang lebih ketat dalam setiap tahapan Pilkada. “Penting untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengawasan proses pemilihan agar dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sebenarnya,” tambahnya.
Muldri juga mengingatkan pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat, terutama bagi anak-anak muda yang jumlahnya menjadi pemilih terbesar dalam Pilkada. Mereka diharapkan dapat memahami pentingnya menjaga proses demokrasi yang bersih dan bebas dari praktik-praktik buruk seperti politik uang. “Masyarakat harus ikut serta dalam menjaga proses demokrasi, sementara para calon kepala daerah harus memastikan bahwa kampanye mereka tidak mencederai makna demokrasi itu sendiri,” tutupnya.
Sebagai bagian dari langkah preventif, Muldri mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga integritas Pilkada di Sumut agar dapat berjalan secara adil dan berkesinambungan. “Ini adalah tanggung jawab kita semua,” kata Muldri.
(JOHANSIRAIT)