JAKARTA - Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan adanya potensi kebocoran anggaran ibadah haji yang mencapai Rp 5 triliun per tahun. Hal ini terungkap saat Dahnil menjelaskan struktur biaya haji yang membiayai sekitar 203 ribu jamaah setiap tahunnya.
"Total biaya haji untuk memberangkatkan 203 ribu orang sekitar Rp 17 triliun. Dari jumlah itu, kami perkirakan terjadi kebocoran 20-30 persen atau hampir Rp 5 triliun per tahun. Ini yang ingin kami tekan semaksimal mungkin hingga nol kebocoran," ujar Dahnil di kantornya, Kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (30/9/2025).
Dahnil menjelaskan bahwa struktur biaya haji terdiri dari 10 proses pengadaan utama, di antaranya transportasi udara, layanan syarikah, katering, dan akomodasi di Arab Saudi. Menurutnya, potensi kebocoran bisa muncul di semua tahapan tersebut.
Baca Juga: Kejaksaan Agung Bantu Screening 400 Calon Pejabat dan ASN di Kementerian Haji dan Umrah Untuk mengatasi hal ini, Kementerian Haji dan Umrah bekerja sama dengan Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Prof. Dr. Reda Manthovani, guna melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh proses penyelenggaraan haji."Ada 10 proses penyelenggaraan haji yang akan diawasi secara ketat, mulai dari pengadaan barang dan jasa dalam negeri hingga luar negeri. Semua titik rawan korupsi telah kami paparkan ke Kejaksaan," terang Dahnil.
Wamen Haji menegaskan bahwa langkah ini menindaklanjuti perintah Presiden untuk memastikan penyelenggaraan haji bersih dari praktik korupsi, manipulasi, dan rente."Ini adalah upaya kami agar pengelolaan haji lebih transparan dan efisien, sehingga biaya perjalanan ibadah haji bisa ditekan semaksimal mungkin," pungkas Dahnil.*
(dt/dv15)