KUPANG – Calon Wali Kota Kupang, Christian Widodo, yang meraih suara terbanyak dalam Pilkada 2024, membuat langkah berani dengan menolak paket pengadaan mobil dinas pimpinan daerah senilai sekitar Rp 3 miliar. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran yang akan dialihkan untuk program-program peningkatan kesejahteraan rakyat di Kota Kupang, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Christian, yang dijadwalkan memimpin sekitar 466.632 warga Kota Kupang, menyampaikan bahwa pengadaan mobil dinas untuk kepala daerah, wakil, dan kendaraan pendukung lainnya yang biasa terjadi setiap pergantian kepemimpinan, bukanlah prioritas dalam pemerintahannya. “Biasanya setiap kepemimpinan baru ada pengadaan mobil dinas untuk kepala daerah dan wakil serta kendaraan pendukung lainnya. Kami pastikan belum mengambil pilihan itu,” ujar Christian kepada wartawan pada Sabtu (30/11/2024).
Langkah ini mendapat tanggapan positif dari sejumlah kalangan di Kupang. Banyak pihak melihatnya sebagai bentuk komitmen Christian dalam mengutamakan penggunaan anggaran yang lebih pro-rakyat. Dengan keputusan ini, diharapkan dana yang seharusnya digunakan untuk kendaraan dinas dapat dialokasikan untuk berbagai program yang lebih langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka.
Program-program prioritas yang digagas Christian untuk kota Kupang mencakup pengembangan sektor pendidikan, kesehatan, serta peningkatan infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat. Terlebih lagi, Kota Kupang dengan jumlah penduduk yang cukup besar dan beragam kebutuhan sosial-ekonomi membutuhkan perhatian lebih pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kehidupan sehari-hari warganya.
Christian juga menegaskan bahwa setiap pengelolaan anggaran di pemerintahan kota nanti akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Efisiensi penggunaan anggaran akan menjadi prioritas utama dalam menjalankan roda pemerintahan, guna memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Kupang.
Sebelumnya, isu pengadaan mobil dinas untuk pejabat daerah sering kali menuai kritik dari berbagai kalangan, terutama dalam kondisi ekonomi yang menantang. Banyak masyarakat menganggap bahwa pengadaan kendaraan dinas dengan anggaran yang cukup besar tidak sebanding dengan kebutuhan yang lebih mendesak dalam meningkatkan pelayanan publik.
Christian Widodo, yang dikenal dengan pendekatannya yang sederhana dan fokus pada program-program sosial, berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan yang mendukung kemajuan Kota Kupang tanpa berfokus pada pengeluaran yang tidak perlu. Dengan menolak pengadaan mobil dinas, ia berharap dapat menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, hemat, dan tepat sasaran dalam memenuhi kebutuhan dasar warganya.
(JOHANSIRAIT)