JAKARTA -Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM), Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, mengusulkan penambahan anggaran untuk kementeriannya sebesar Rp653,7 miliar. Usulan ini disampaikan Cak Imin dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (2/12/2024).
Cak Imin menjelaskan bahwa tambahan anggaran tersebut dibutuhkan untuk mendukung pembangunan ekosistem usaha masyarakat yang berkelanjutan serta mendorong upaya graduasi dari kemiskinan. “Kemenko PM akan serius membangun ekosistem usaha masyarakat yang berkelanjutan dan mendorong graduasi dari kemiskinan,” kata Cak Imin dalam rapat tersebut.
Menurut Cak Imin, anggaran yang dibutuhkan untuk Kemenko PM meliputi beberapa pos, termasuk anggaran untuk manajemen sebesar Rp119 miliar dan anggaran untuk koordinasi pelaksanaan kebijakan yang diperkirakan mencapai Rp618 miliar. Cak Imin juga menyebutkan bahwa Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP2K) yang dipimpin oleh Budiman Sudjatmiko membutuhkan anggaran sekitar Rp125 miliar.
Selain itu, Kemenko PM juga membutuhkan anggaran sebesar Rp50 miliar untuk Dewan Jaminan Sosial Nasional, yang merupakan salah satu badan koordinasi di bawah kementerian tersebut.
Dengan rincian tersebut, total anggaran yang dibutuhkan Kemenko PM adalah Rp793,5 miliar. Namun, anggaran awal yang diajukan untuk kementerian tersebut hanya sebesar Rp139,73 miliar, sehingga masih terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp653,7 miliar.
Cak Imin berharap, usulan anggaran ini dapat mendapatkan persetujuan dari pimpinan dan anggota Banggar DPR. “Besar harapan kami, anggaran ini bisa disetujui oleh pimpinan dan para anggota Badan Anggaran,” ujar Cak Imin.
Usulan tambahan anggaran ini menjadi bagian dari upaya Kemenko PM untuk memperkuat pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan yang lebih efektif dan efisien.
(N/014)