JAKARTA -Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, mengumumkan bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 akan diterbitkan pada Rabu, 4 Desember 2024. Dalam keterangannya, Yassierli menyatakan bahwa aturan tersebut kini masih dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum. “Kami sedang menyusun peraturan menteri, targetnya besok, insya Allah ya. Jadi hari ini sedang terjadi harmonisasi dengan Kementerian Hukum mohon doanya,” kata Yassierli di Menara Bank Mega, Jakarta, pada Selasa (3/12/2024).
Yassierli juga menyebutkan bahwa hari ini akan ada rapat bersama kementerian terkait untuk membahas langkah strategis dalam menghadapi kondisi ekonomi saat ini. “Kami juga ada rapat dengan Menko, dengan kementerian terkait, tentang bagaimana kita melakukan antisipasi strategis terkait dengan kondisi ekonomi kita saat ini,” ujarnya.
Kenaikan UMP 2025 diputuskan sebesar 6,5 persen, yang bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja. Yassierli menambahkan bahwa keputusan ini diambil setelah melalui kajian dan diskusi tripartit antara pemerintah, perwakilan pekerja, dan pengusaha. “Pak Presiden dengan pertimbangan ingin meningkatkan daya beli pekerja, beliau mengatakan 6,5 persen dan itu diumumkan,” jelasnya.
Meskipun demikian, Yassierli mengingatkan agar publik bersabar terkait dengan formula perhitungan UMP yang akan disesuaikan dalam Permenaker tersebut. “Tunggu aja, tunggu aja nanti,” ujarnya singkat.
Dalam kesempatan itu, Yassierli juga menanggapi kekhawatiran mengenai dampak kenaikan UMP terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Ia menegaskan bahwa kebijakan ini harus dilihat secara menyeluruh dan lebih terintegrasi, bukan hanya sebagai kebijakan tunggal. “Jadi kita harus lihat dia lebih secara terintegrasi,” katanya.
Kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5 persen sebelumnya diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (29/11/2024). Prabowo menjelaskan bahwa UMP ini merupakan jaringan pengaman sosial yang penting bagi pekerja, terutama bagi mereka yang bekerja di bawah 12 bulan, dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.
(N/014)