JAKARTA – Transformasi kelembagaan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menuju status kementerian kini berada dalam tahap finalisasi.
Langkah strategis ini merupakan hasil kesepakatan antara Komisi VIIIDPR RI dan pemerintah, yang tengah membahas Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Menurut Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, perubahan status BP Haji menjadi kementerian merupakan upaya untuk meningkatkan tata kelola dan pelayanan ibadah haji bagi jemaah Indonesia.
"Harapannya jelas hanya satu, yakni pelaksanaan haji yang semakin baik ke depannya," ujar Prasetyo kepada awak media, Minggu (24/8/2025).
Prasetyo juga memastikan bahwa Presiden akan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai dasar hukum pembentukan kementerian baru tersebut.
"Pasti akan ada Perpres. Proses sedang dimatangkan," tegasnya.
Langkah perubahan ini didorong oleh evaluasi pelaksanaan ibadah haji tahun sebelumnya yang masih menyisakan sejumlah tantangan, baik dari sisi pelayanan, koordinasi, maupun efisiensi anggaran.
Komisi VIIIDPR RI, dalam rapat bersama yang digelar pada Jumat (22/8/2025), menyatakan bahwa perubahan kelembagaan ini merupakan bagian dari rekomendasi jangka panjang guna memperbaiki penyelenggaraan haji Indonesia secara menyeluruh.
"Perubahan ini sudah sesuai aspirasi DPR dan disepakati oleh Panja RUU Haji," jelas Marwan Dasopang, Ketua Komisi VIIIDPR RI.
Meski demikian, Marwan mengungkapkan bahwa struktur kelembagaan kementerian baru masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut.
Hal ini termasuk penyusunan unit fungsional di tingkat daerah, jika diperlukan.
"Strukturnya nanti akan menyesuaikan kebutuhan. Bahkan jika dibutuhkan sampai tingkat kecamatan, akan disesuaikan secara fungsional," imbuhnya.