JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, atau yang akrab disapa Cak Imin, menegaskan bahwa skema baru pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor UMKM memerlukan restu dan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan Cak Imin setelah memimpin rapat koordinasi dengan sejumlah menteri di kantornya di Jakarta, pada Selasa (3/12/2024).
Menurut Cak Imin, pembiayaan baru yang dirancang untuk UMKM tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan akses bagi pelaku usaha, termasuk pekerja migran yang membutuhkan dana untuk modal usaha dan biaya keberangkatan ke luar negeri. Namun, skema ini akan membutuhkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo, agar penerapan program dapat berjalan lancar.
“Skema pembiayaan baru tentu akan membutuhkan restu dan dukungan presiden. Sehingga rakyat ini, UMKM, pekerja migran mau keluar negeri, butuh minimal Rp 25 juta untuk tiket dan seterusnya, tapi tidak bisa hutang dengan mudah,” kata Cak Imin dalam pernyataannya kepada awak media.Cak Imin juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM, terutama yang berhubungan dengan kontrak yang belum bisa dijadikan jaminan untuk mendapatkan kredit. Padahal, kata Cak Imin, pendapatan yang jelas setiap bulan seharusnya menjadi pertimbangan bagi lembaga keuangan untuk memberikan pinjaman.
“Begitu juga ekonomi kreatif, kontrak belum bisa menjadi jaminan untuk mendapatkan kredit,” jelasnya.Cak Imin menyatakan bahwa dalam implementasi skema baru ini, regulasi yang ada perlu disempurnakan terlebih dahulu agar dapat memberikan solusi yang tepat bagi masyarakat. Menurutnya, penyempurnaan regulasi tersebut akan menjadi kunci untuk mengatasi berbagai hambatan yang ada selama ini.
Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, Cak Imin juga menjelaskan bahwa rapat tersebut membahas pentingnya sinergi program antara kementerian. Salah satunya adalah standarisasi mutu pelatihan kewirausahaan, digitalisasi pengelolaan keuangan, dan pemasaran produk yang akan meningkatkan daya saing pelaku UMKM.”Pelatihan yang berbagai tempat ini, kita standarisasi mutu dan kualitas pelatihan, baik itu kewirausahaannya, digitalisasi pengelolaan keuangannya, pemasaran yang bisa menyiapkan untuk produk-produk secara bagus,” tegas Cak Imin.
Pada kesempatan tersebut, Cak Imin juga menegaskan bahwa pihaknya bersama para menteri terkait akan terus bersinergi untuk memastikan agar program makan bergizi gratis memiliki dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat, khususnya di desa, UMKM, koperasi, dan pelaku ekonomi di sekitar sekolah-sekolah.”Bagi masyarakat desa, UMKM, koperasi, pelaku ekonomi di sekitar sekolah. Sehingga tidak terjadi apa yang disebut sebagai program ini hanya memberi makan bergizi, tapi justru makan bergizi tersedia dan berdampak ekonomi pada masyarakat,” imbuhnya.Rapat lintas kementerian tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri penting, di antaranya Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding, serta Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria.
(JOHANSIRAIT)