JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyatakan bahwa proses transisi penuh penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) masih menunggu kepastian payung hukum berupa undang-undang yang sedang dibahas bersama DPR RI.
1. Tunggu Kepastian Payung Hukum
"Kami belum bisa memastikan sekarang karena memang diperlukan undang-undangnya. Semakin cepat beralih ke BP Haji, semakin baik, sehingga Kementerian Agama bisa lebih fokus pada urusan-urusan kompleks lainnya. Namun, kami tetap mengantisipasi semua kemungkinan yang bisa terjadi," ujar Menag Nasaruddin di Jakarta, mengutip keterangan resmi Kemenag, Rabu (13/8/2025).
Ia berharap kejelasan hukum dapat segera terbit dalam waktu dekat.
"Semua ini tergantung kepada pemerintah dan DPR. Mungkin dalam 1–2 hari atau minggu ini akan ada kejelasan. Kita doakan saja," tuturnya.
2. Masih Tahap Usulan di DPR
Menag menjelaskan bahwa saat ini undang-undang peralihan kewenangan ke BP Haji masih berupa usulan yang perlu dibahas lebih lanjut di parlemen bersama pemerintah.
"Saat ini masih berupa usulan DPR yang harus diajukan ke pemerintah, kemudian dikembalikan lagi ke DPR. Prosesnya masih panjang, sementara argometer pelaksanaan haji sudah mulai berjalan," katanya.