BITVONLINE.COM -Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, mengungkapkan bahwa Kamboja tidak termasuk dalam daftar 100 negara yang menjadi tujuan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI). Hal ini disebabkan oleh tingginya aktivitas ilegal, khususnya judi online (judol), yang marak di negara tersebut.
“Kamboja bukan wilayah penempatan bagi kami. Negara-negara yang kami daftarkan untuk penempatan PMI tidak termasuk Kamboja, karena ada banyak masalah terkait kegiatan ilegal di sana, terutama judi online,” ujar Karding saat ditemui di Gedung Transmedia, Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (5/12/2024).
Menurut Karding, banyak pekerja Indonesia yang bekerja di Kamboja tanpa izin resmi, seringkali menggunakan visa turis dan berakhir bekerja di sektor judi online. Pekerja ini, menurutnya, biasanya melalui Thailand untuk masuk ke Kamboja dan kemudian berpindah ke tempat lain setelah tiba di negara tersebut.
“Problemnya adalah, warga negara kita yang kerja di Kamboja rata-rata menggunakan visa turis. Mereka berangkat dengan visa turis lewat Thailand, kemudian melanjutkan ke Kamboja atau negara lainnya. Ini yang jadi masalah,” jelas Karding.
Karding juga menjelaskan bahwa banyak pekerja migran Indonesia yang tertipu oleh tawaran pekerjaan yang tidak jelas. Calo-calo bekerja sama dengan jaringan online untuk menipu calon pekerja dengan janji-janji manis, seperti gaji tinggi dan fasilitas yang baik. Akibatnya, para pekerja tersebut berangkat tanpa pemahaman yang jelas tentang risiko yang dihadapi.
“Banyak yang terjebak karena ditipu melalui calo-calo yang menggunakan media sosial. Mereka dijanjikan gaji tinggi dan tempat yang bagus, tapi kenyataannya jauh dari harapan,” katanya.
Karding menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk melindungi pekerja migran Indonesia dan memastikan penempatan mereka dilakukan di negara yang memiliki sistem legal yang jelas dan menghormati hak-hak pekerja. Pekerja migran Indonesia yang tertipu atau mengalami masalah di luar negeri akan mendapat perhatian serius dari pemerintah.
(N/014)