Jakarta – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan perbaikan signifikan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Salah satu langkah utama adalah dengan penerapan data tunggal yang akan dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hal ini dilakukan untuk mengatasi masalah ketidaksesuaian dan pengulangan data yang selama ini kerap terjadi dalam penyaluran bansos kepada masyarakat.
Budiman mengungkapkan bahwa masalah pengulangan penyaluran bansos masih menjadi tantangan besar dalam program penanggulangan kemiskinan. “Bansos tentu saja akan kita lebih presisikan. Jangan-jangan kebanyakan data bansos karena memang ada data yang mismatch. Karena ada kasus-kasus ya pengulangan penyaluran bansos,” ujarnya usai memimpin rapat koordinasi penyusunan data tunggal pengentasan kemiskinan di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, pada Jumat, 6 Desember 2024.Selama ini, berbagai lembaga dan kementerian yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan menggunakan data yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian dalam penerimaan bantuan. Oleh karena itu, BP Taskin bersama pihak terkait tengah mendorong agar BPS menjadi pusat pengelolaan data tunggal penanggulangan kemiskinan.
Untuk itu, BP Taskin saat ini sedang bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta perusahaan energi besar seperti PLN dan Pertamina, untuk mengumpulkan data yang relevan. Sumber data ini juga mencakup Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan registrasi sosial ekonomi (regsosek).Pemerintah berharap dengan penerapan sistem data tunggal ini, penyaluran bantuan sosial dapat menjadi lebih efektif, tepat sasaran, dan mengurangi potensi ketidakakuratan dalam distribusi bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.(JOHANSIRAIT)