Jakarta – Pengamat politik Dedi Kurnia Syah memberikan pandangannya terkait ketegasan yang harus diambil oleh PDI-P terhadap keanggotaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam partai. Menurut Dedi, jika PDI-P ingin menghindari kerugian lebih lanjut, partai berlambang banteng moncong putih tersebut harus segera memecat Jokowi. Dedi menilai, keberadaan Jokowi dalam PDI-P semakin merugikan, terutama karena perbedaan pandangan yang semakin jelas antara Jokowi dan partai tersebut, baik dalam Pilpres 2024 maupun Pilkada 2024.
“Jika PDI-P tidak tegas memecat Jokowi, justru akan merugikan partai. Menjaga status Jokowi yang tidak jelas hanya akan memperburuk situasi,” ujar Dedi dalam wawancara, Jumat (6/12/2024).Menurut Dedi, sudah saatnya PDI-P melanjutkan langkah yang telah dimulai dengan memecat beberapa kader yang dianggap tidak sejalan dengan arah partai. Dia pun meyakini bahwa Jokowi, bersama dengan anggota keluarganya seperti Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, akan masuk dalam daftar 27 kader yang akan dipecat pada 17 Desember mendatang. “Seharusnya Jokowi dan keluarganya ada dalam daftar tersebut. Jikapun tidak, itu akan sangat mengherankan karena mereka sudah terang-terangan berseberangan dengan PDI-P,” tambahnya.
Di sisi lain, Dedi menyebutkan bahwa jika Jokowi tidak lagi menjadi bagian dari PDI-P, Golkar bisa menjadi alternatif partai yang dapat menampungnya. Hal ini dikarenakan kedekatan Jokowi dengan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, yang memperbesar peluang Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut untuk bergabung dengan partai berlambang pohon beringin.”Jokowi berpeluang besar masuk ke Golkar, terutama selama Bahlil Lahadalia memimpin. Namun, peluang tersebut bisa menipis jika Airlangga Hartarto kembali memimpin Golkar,” jelas Dedi. Meskipun Bahlil saat ini memimpin Golkar, Dedi meyakini Airlangga Hartarto masih memiliki kekuatan besar dalam partai tersebut, meskipun tidak lagi menjabat sebagai ketua umum. Dedi juga menambahkan bahwa Airlangga memiliki kemampuan meredam konflik internal, yang membuat Golkar tetap solid meski terjadi perubahan kepemimpinan.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Jokowi dan keluarganya bukan lagi menjadi bagian dari PDI-P. Pernyataan tersebut mencuat setelah Jokowi mengaku masih memegang Kartu Tanda Anggota (KTA) PDI-P. Hasto menyatakan bahwa keanggotaan dalam PDI-P bukan hanya diukur dari memiliki KTA, tetapi dari komitmen untuk membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. “PDI-P percaya pada nilai-nilai Satyam Eva Jayate, yang mengajarkan bahwa siapa yang menanam angin, akan menuai badai,” ujar Hasto dalam konferensi pers di Sekolah Partai, Rabu (4/12/2024).Hasto juga menyebutkan adanya 27 kader yang akan dipecat pada 17 Desember mendatang. Namun, meskipun hal ini sudah dipastikan, apakah Jokowi dan keluarganya akan masuk dalam daftar tersebut masih belum jelas. PDI-P sendiri hingga kini belum memberikan konfirmasi lebih lanjut terkait hal ini, menambah ketidakpastian mengenai nasib keanggotaan Jokowi di partai tersebut.(JOHANSIRAIT)