MAGELANG– Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, baru-baru ini menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan lagi bagian dari PDIP. Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menilai bahwa diperlukan keputusan resmi berupa Surat Keputusan (SK) dari partai untuk menyikapi status Jokowi.
“Ya biasanya, di PDI Perjuangan, kalau tidak mengikuti keputusan partai, ya dianggap sudah tidak. Memang PDI Perjuangan perlu memberikan sebuah surat keputusan (SK) resmi itu aja,” ujar Ganjar saat diwawancarai di Museum dan Kampung Seni Borobudur, Magelang, pada Sabtu (7/12/2024).
Ganjar menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan prosedur yang sudah dilakukan dalam partai, dan dia memberi contoh pada beberapa kader yang juga mengalami hal serupa, seperti Effendi Simbolon dan Maruarar Sirait atau Ara. Menurut Ganjar, Ara menunjukkan sikap yang baik dengan mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) partai.”Tapi karena ini (keluarga Jokowi) tidak ada yang mengembalikan dan sebagainya. Menurut saya, partai harus bersikap sesegera mungkin dan ini pernah saya sampaikan dengan (salah satu podcast) waktu itu. Bisa meminta untuk diberhentikan dengan hormat, apapun beliau (Jokowi) pernah punya jasa sama kita,” tuturnya.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menekankan bahwa jika hal tersebut tidak segera dilakukan, PDIP bisa mengambil keputusan lebih lanjut. Namun, dia tetap mengharapkan agar ada penghormatan yang diberikan kepada Jokowi atas jasa-jasanya selama ini.”Problemnya kan di terakhir-terakhir ini saja, dulu kan tidak banyak problem sebenarnya. Jadi, kita menghormati, maka dengan hormat, kecuali beliau tidak mau (diberhentikan dengan hormat) dan kita bisa mengambil keputusan lebih dari itu,” tambah Ganjar.Sikap PDIP terhadap Jokowi dan statusnya di dalam partai kini menjadi sorotan publik menyusul ketegangan dalam hubungan politik antara Presiden Joko Widodo dengan partai yang membesarkan namanya tersebut.(JOHANSIRAIT)