JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan pendataan terhadap 50 kota di Indonesia yang memiliki lahan idle (telantar) untuk mendukung Program Strategis Nasional (PSN) di bidang perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pendataan ini dilakukan dalam kolaborasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Ara menekankan pentingnya upaya tersebut dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah untuk menyediakan hunian yang layak bagi MBR, yang menjadi salah satu fokus PSN. “PSN untuk perumahan MBR sedang berjalan, dan Pak Nusron akan sangat membantu kami dalam mendata 50 kota dengan tanah idle,” ujarnya pada Rabu (11/12/2024) saat menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Asosiasi Pengembang Perumahan Subsidi Indonesia (APERSI) yang ke-26 di Jakarta.Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menyukseskan pembangunan 3 juta rumah setiap tahunnya, yang menjadi target besar dalam program perumahan nasional. Namun, Nusron, yang juga menjadi salah satu inisiator PSN tersebut, mengingatkan pentingnya pengawasan harga tanah yang digunakan dalam program ini.
“Kami tidak ingin harga tanah melebihi penilaian appraisal yang telah ditetapkan. Kalau harga tanah naik terlalu tinggi, bisa menyebabkan sengketa yang berlarut-larut, yang bisa merugikan banyak pihak. Efeknya tentu akan sangat merugikan jika harga tanah melambung,” ujar Nusron.Untuk mengatasi masalah keterbatasan lahan yang produktif, pemerintah juga berencana mengoptimalkan penggunaan tanah yang saat ini tidak dimanfaatkan. Dalam hal ini, pemerintah mendorong adanya kerjasama dengan pihak swasta dan BUMN, seperti PT Perkebunan Nusantara (PTPN) atau Perum Perhutani, yang memiliki lahan-lahan yang tidak produktif di Pulau Jawa.”Pihak-pihak seperti PTPN memiliki tanah yang saat ini tidak produktif, misalnya untuk perkebunan kopi atau teh. Tanah-tanah tersebut bisa dialihkan untuk perumahan, yang dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kalau tidak ada lahan PTPN, kita bisa bekerjasama dengan Perhutani,” jelas Nusron.Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan jumlah pembangunan rumah untuk MBR, yang pada gilirannya akan mengurangi backlog perumahan di Indonesia.(JOHANSIRAIT)