JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap alasan di balik permintaan Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan sementara proyek tol baru. Salah satu penyebabnya adalah pemerintah tengah merancang reformulasi sistem kerja sama pembangunan tol dengan para investor. Reformulasi ini diharapkan dapat menciptakan persaingan yang lebih adil di sektor infrastruktur tol, yang selama ini didominasi oleh beberapa pemain besar.
Kepala Subdirektorat Peraturan dan Pengembangan Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur DJPPR Kementerian Keuangan, Lalu Taruna Anugerah, menjelaskan bahwa tujuan utama dari reformulasi ini adalah untuk membuka peluang lebih besar bagi investor domestik maupun internasional. “Selama ini, proyek tol cenderung didominasi oleh beberapa pemain besar, sehingga persaingan di sektor ini kurang sehat,” ujar Lalu, dalam acara “Talkshow Creative Financing, Jurus Jitu Infrastruktur Menembus Ekonomi 8 Persen” di Jakarta, Rabu (18/12/2024).Menurut Lalu, pemerintah ingin menciptakan kompetisi yang lebih adil antar perusahaan yang terlibat dalam proyek pembangunan tol. Dengan adanya reformulasi ini, diharapkan akan ada lebih banyak pemain yang dapat berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur jalan tol di Indonesia. “Harapan kita, dengan adanya perbaikan dalam sistem kerja sama ini, persaingan bisa lebih fair, dan lebih banyak pemain yang bisa terlibat,” tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memang meminta agar pembangunan proyek tol baru dihentikan sementara. Keputusan ini disampaikan oleh Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Pemangku Kepentingan, Sony Sulaksono Wibowo, dalam acara “Media Gathering Nataru 2024/2025 ASTRA Infra Group” di Jakarta, Selasa (17/12/2024). Sony menegaskan bahwa proyek tol yang sudah dalam tahap konstruksi, tender, atau feasibility study (FS) tetap akan dilanjutkan. Namun, proyek-proyek tol baru yang belum dimulai akan ditunda untuk sementara.Indonesia saat ini memiliki lebih dari 3.000 kilometer jalan tol yang beroperasi, dengan beberapa proyek tol yang masih dalam tahap perencanaan. Keputusan untuk menghentikan proyek tol baru ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi perbaikan sistem kerja sama antara pemerintah dan investor. Hal ini diharapkan akan memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur yang lebih inklusif dan efisien.Reformulasi kerja sama proyek tol juga diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi, baik domestik maupun internasional, dengan menciptakan peluang yang lebih adil dan merata bagi berbagai pihak. Dengan langkah ini, pemerintah berupaya mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih seimbang dan berkelanjutan.(JOHANSIRAIT)