Jakarta — Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya berjanji tidak akan menaikkan pajak jika terpilih pada Pilpres 2024, kini menuai kritik dari masyarakat. Pada masa kampanye, Prabowo secara tegas menyatakan komitmennya untuk tidak menaikkan tarif pajak dan berfokus pada peningkatan efisiensi penerimaan pajak. Namun, kenyataan setelah menjabat memicu kekecewaan publik.
Beberapa masyarakat menilai janji tersebut sebagai bentuk kebohongan publik. “Saat kampanye, beliau tegas menyampaikan pajak tidak akan naik. Tapi sekarang, malah berbeda. Apa ini hanya janji manis saat Pilpres?” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Langkah pemerintah yang kini dianggap bertentangan dengan pernyataan Prabowo saat kampanye menjadi sorotan luas. Kebijakan terbaru terkait pajak dianggap membebani masyarakat, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca-pandemi.
Pengamat politik juga turut angkat bicara. “Janji kampanye adalah kontrak politik. Jika ada ketidaksesuaian, maka wajar publik merasa dikhianati,” ungkap Dedy Arifin, seorang pengamat dari Universitas Nasional.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Istana belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik masyarakat ini. Namun, beberapa pihak menyarankan agar Presiden segera menjelaskan alasan di balik kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan janji kampanye.
Masyarakat berharap agar pemerintah lebih transparan dan konsisten dalam menjalankan janji politiknya. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemimpin yang telah mereka pilih.
(KRISNA)