JAKARTA -Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa menyatakan bahwa penanganan praktik pungutan liar (pungli) di lokasi wisata selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025 diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah (Pemda). Hal ini disampaikan Ni Luh setelah memastikan adanya koordinasi sebelumnya antara pihak Kementerian Pariwisata dengan Pemda terkait langkah antisipasi pungli.
“Kita sudah koordinasikan kok dengan pemerintah daerah untuk kemudian mengantisipasi hal itu. Sudah kita koordinasikan,” ujar Ni Luh saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2024) malam.
Dengan adanya koordinasi tersebut, Wamenpar berharap Pemda dapat segera mengambil tindakan tegas apabila ditemukan pungli di destinasi wisata. Jika kasus pungli tetap terjadi, Ni Luh memastikan koordinasi lanjutan akan dilakukan, mengingat pengelolaan destinasi wisata merupakan tanggung jawab Pemda setempat.
“Jadi mudah-mudahan pemerintah daerah bisa segera mengambil tindakan terkait hal itu,” tambahnya.
Kementerian Pariwisata telah mengeluarkan surat edaran pada awal Desember 2024 kepada Pemda dan pelaku industri atraksi destinasi wisata. Surat tersebut menegaskan pentingnya menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat selama libur Nataru 2024/2025.
Potensi ekonomi dari pergerakan wisatawan selama periode ini diperkirakan mencapai Rp 117,3 triliun dari wisatawan domestik (wisnus), dengan estimasi jumlah perjalanan mencapai 78,2 juta. Sementara itu, potensi ekonomi dari wisatawan mancanegara (wisman) diproyeksikan berada di kisaran Rp 22,55 miliar hingga Rp 29,2 miliar, dengan perkiraan jumlah kunjungan 1,02 juta hingga 1,325 juta turis selama Desember 2024.
Hasil survei Kementerian Perhubungan menunjukkan bahwa potensi pergerakan masyarakat selama masa libur Nataru masih terpusat di Pulau Jawa. Rinciannya adalah Jawa Tengah (17,1%), DI Yogyakarta (15,77%), Jawa Barat (11,78%), Jabodetabek (10,34%), dan Jawa Timur (8,85%). Di luar Pulau Jawa, Sumatera Utara (5,7%) dan Bali (5,55%) menjadi tujuan favorit.
Adapun jenis atraksi wisata yang paling diminati adalah pantai, danau, dan laut (58,6%), pusat kuliner (54,8%), pegunungan atau perbukitan (50%), kebun binatang dan taman rekreasi (33,9%), serta desa wisata (28,4%).
Ni Luh menekankan pentingnya kerja sama antara Kementerian Pariwisata, Pemda, dan pelaku industri untuk memastikan pengalaman berwisata yang aman dan nyaman selama liburan. Apabila praktik pungli tetap ditemukan, Kementerian Pariwisata siap turun tangan bersama Pemda untuk menangani permasalahan tersebut.
(N/014)