JAKARTA -Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengungkapkan bahwa pemerintah membutuhkan sekitar 60.000 guru untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar di program sekolah rakyat.
Hal ini disampaikan Abdul Mu'ti usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri terkait pembentukan sekolah rakyat di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 10 Maret 2025.
Abdul Mu'ti mengatakan bahwa pemerintah masih mendalami skema pemenuhan kebutuhan guru tersebut, termasuk opsi mendistribusikan tenaga pengajar yang sudah ada maupun membuka rekrutmen guru baru.
"Ya itu nanti kita cari skemanya. Nanti mendistribusikan guru yang sudah ada atau rekrutmen baru," ungkap Abdul Mu'ti.
Sekolah rakyat sendiri merupakan program pemerintah untuk memberikan pendidikan yang lebih merata kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Abdul Mu'ti menjelaskan bahwa dua skema kurikulum sedang dipersiapkan untuk sekolah rakyat, yakni kurikulum untuk sekolah unggulan tingkat SMA yang disebut "sekolah garuda" serta kurikulum yang sama dengan yang diterapkan di sekolah dasar dan menengah saat ini.
"Sekolah unggul standar internasional, itu yang sekolah unggul garuda, tapi kalau kurikulum kami ya sama dengan yang berlaku di Indonesia saat ini," ujar Abdul Mu'ti.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa sebanyak 50 sekolah rakyat sudah dipersiapkan dan siap beroperasi.
Namun, Kemensos terus mematangkan berbagai aspek terkait sekolah rakyat, termasuk anggaran, perekrutan siswa dan guru, serta pengadaan sarana-prasarana yang akan dilaksanakan bersama kementerian terkait. Program ini diharapkan dapat berjalan pada tahun ajaran 2025-2026.
Sekolah rakyat diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan berkualitas dan berkontribusi pada peningkatan sumber daya manusia yang unggul, serta membantu mereka keluar dari jurang kemiskinan.
(bs/n14)