DELISERDANG - Ketua DPC LSM Penjara Kabupaten Deliserdang, Muhammad Amin mendukung penuh kebijakan Bupati Deliserdang, Asri Ludin Tambunan yang melarang pejabat eselon IV di jajaran pemerintah daerah setempat menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi.
"Kami LSM Penjara Kabupaten Deliserdang mendukung penuh kebijakan Bupati Deliserdang yang melarang pejabat eselon IV membawa pulang mobil dinas ke rumah. Larangan ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat," sebut Amin.
Amin yang akrab disapa Mas Boy mengaku akan menyebar tim LSM Penjara untuk mengawal kebijakan bupati itu dengan mengawasi para pejabat di lingkup Pemkab Deliserdang. "Nanti kita sebar tim LSM Penjara untuk melakukan sosial kontrol di lingkup Pemkab Deliserdang," tutup Amin.
Sebelumnya, saat inspeksi 99 kendaraan dinas roda empat di lingkungan Pemkab Deliserdang, Jum'at (07/03/2025) di Alun-alun Pemkab Deliserdang, Lubuk Pakam, Bupati DeliserdangAsri Ludin Tambunan menyampaikan larangan pejabat eselon IV menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi.
Bupati Asri Tambunan mengatakan, pejabat eselon IV atau fungsional yang menggunakan kendaraan untuk operasional pribadi akan ditarik. Jadi tidak ada lagi pejabat eselon IV atau fungsional yang menggunakan kendaraan dinas dan dibawa pulang. "Kendaraan operasional kantor tetap ada, tapi standby di kantor," katanya.
Penarikan kendaraan dinas eselon IV dilakukan sebagai bentuk efisiensi anggaran. Sebab, banyak penggunaan kendaraan dinas yang cenderung tidak efisien. Ada pula yang rusak, tapi biaya operasionalnya masih tetap dianggarkan.
"Sesuai arahan pemerintah pusat, kita harus melakukan efisiensi. Ini adalah tahap awal yang dilakukan, yaitu efisiensi penggunaan kendaraan dinas, terutama pada eselon IV," katanya.
Menurut dia, akan dievaluasi lagi penggunaan mobil dinas pada eselon III. Karena secara aturan, yang diperbolehkan menggunakan kendaraan dinas hanya eselon II. "Jadi, kita harus ikuti aturan sekaligus melakukan efisiensi," katanya.
Bupati berharap efisiensi yang dilakukan tersebut bisa gunakan untuk hal-hal lebih bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Deliserdang. Saat ini, Pemkab Deliserdang sudah bisa mengefisiensi anggaran sebesar Rp3,2 miliar per tahun.
"Untuk mobil-mobil yang sudah tua dan tidak layak pakai akan diserahkan ke Bapenda dan Aset, bekerja sama dengan KPK untuk melakukan pelelangan aset. Supaya tidak menjadi beban pemerintah kabupaten. ASN Pemkab Deliserdang yang berdomisili atau tinggal di Medan, akan disiapkan bus listrik dari Amplas sampai Kantor Bupati Deliserdang," katanya. (rinaldi)*