JAKARTA – Anggota Komisi II DPR Fraksi PKB, Mohammad Toha, meminta agar pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada yang bertepatan dengan bulan Ramadan atau menjelang Idul Fitri ditinjau ulang. Ia menilai, jangan sampai pelaksanaan PSU justru mengganggu aktivitas ibadah masyarakat.
"Bulan puasa itu bulan yang baik untuk meningkatkan ketaqwaan, berperilaku lebih baik, termasuk untuk memilih calon pemimpin yang baik dan tepat.
Tapi bila waktunya mengganggu konsentrasi satu sama lain, maka sebaiknya ditunda," kata Toha dalam keterangan tertulisnya, Senin (3/3/2025).
Diketahui, sebanyak 24 daerah akan menggelar PSU dengan rincian 15 PSU dilaksanakan di seluruh daerah dan 9 PSU di sejumlah TPS. Beberapa daerah yang akan melaksanakan PSU terdekat adalah Kabupaten Magetan pada 26 Maret 2025, serta beberapa TPS di Kabupaten Barito, Kabupaten Siak Riau, dan rekapitulasi ulang di Kabupaten Puncak Jaya.
Toha menyoroti pelaksanaan PSU di Magetan yang jatuh pada 26 Maret 2025, atau bertepatan dengan 25 Ramadan 1446 H, lima hari sebelum Idul Fitri. Menurutnya, waktu tersebut kurang tepat untuk pelaksanaan PSU.
"Menurut saya, sebaiknya PSU ditunda untuk menghormati umat Islam. Penyelenggara pemilu harus mengkaji ulang," tegasnya.
Lebih lanjut, Toha menyatakan bahwa jika PSU tetap dilaksanakan pada 26 Maret 2025, maka akan lebih banyak mudaratnya dibandingkan manfaatnya.
Ia menyarankan agar pemerintah tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan.
"PSU bila dipaksakan pada 26 Maret 2025 akan banyak mafsadatnya.
Sebaiknya penyelenggara berpikir ulang, jangan grusa-grusu," tambahnya.
Selain itu, Toha juga menyoroti anggaran PSU di 24 daerah yang diperkirakan mencapai Rp 1 triliun.
Ia menegaskan perlunya perencanaan lebih cermat agar KPU dan Bawaslu tidak dicap sebagai lembaga yang sering melakukan pemborosan anggaran negara.