JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengungkapkan bahwa tata kelola minyak mentah dan produk kilang, termasuk peran Pertamina Patra Niaga, akan ditinjau ulang secara menyeluruh.
Langkah ini diambil menyusul kasus korupsi yang melibatkan subholding dan kontraktor kontrak kerja sama pada periode 2018-2023, yang saat ini tengah didalami oleh Kejaksaan Agung.
"Kami akan melakukan review total di Pertamina. Kami ingin memastikan perbaikan yang bisa dilakukan ke depan," ujar Erick Thohir saat ditemui di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu (1/3/2025).
Erick menegaskan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait, termasuk Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk mencari solusi yang tepat.
Ia menekankan bahwa tata kelola minyak mentah dan produk kilang harus lebih transparan dan akuntabel ke depannya.
"Kita harus memberikan solusi agar tata kelola minyak mentah bisa lebih transparan dan akuntabel," imbuhnya.
Terkait dengan pergantian direktur Pertamina Patra Niaga yang terseret dalam kasus korupsi tersebut, Erick menyebutkan bahwa perubahan akan dilakukan sesuai dengan jadwal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang biasanya digelar pada bulan Maret.
"Pergantian komisaris dan direksi akan disesuaikan dengan rapat tahunan, karena kami juga harus menjaga konsistensi perusahaan," kata Erick.
Erick juga membuka kemungkinan restrukturisasi perusahaan pelat merah di sektor energi, termasuk opsi merger untuk meningkatkan efisiensi dan menghindari praktik pertukaran jual beli yang dinilai tidak efektif antara unit bisnis seperti kilang dan Patra Niaga.
"Akan kami review secara menyeluruh, apakah ada perusahaan yang perlu kami merger agar operasional lebih efisien dan transparan," tutupnya.
(km/p)