NIAS SELATAN – Dugaan pungutan liar di tubuh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Nias Selatan mencuat dalam Rapat Paripurna DPRD, Rabu, 26 Februari 2025.
Anggota DPRD Yurisman Laia mengungkap adanya permintaan uang sebesar Rp 3 juta kepada kepala desa di Daerah Pemilihan (Dapil) 3.
Pungutan itu, kata Yurisman, dilakukan oleh oknum DPMD dengan dalih sebagai biaya pelantikan kepala desa dan perpanjangan masa jabatan.
Ia mendapat laporan langsung dari para kepala desa saat melakukan reses.
"Sebagian kepala desa mempertanyakan uang Rp 3 juta yang diminta oleh oknum PTS di DPMD. Katanya untuk pelantikan saat perpanjangan masa jabatan," ujar Yurisman.
Ia menambahkan bahwa pelantikan berlangsung di Lapangan Orurusa, bertepatan dengan perayaan HUT Sumpah Pemuda.
Yang jadi soal, menurutnya, seluruh biaya acara tersebut sudah ditanggung oleh APBD. "Semua tahu bahwa perayaan HUT Sumpah Pemuda dibiayai dari APBD.
Kami meminta Komisi I DPRD memanggil DPMD dan berharap Bupati Nias Selatan menyelesaikannya secara internal sebelum ada rapat dengar pendapat," tegasnya.
DPMD Membantah
Kepala DPMD Nias Selatan, Albert Duha, membantah adanya pungutan tersebut.
Ia menegaskan bahwa penyerahan SK perpanjangan kepala desa dilakukan secara terbuka dan serentak.
"Itu tidak benar. Tidak pernah ada perintah untuk melakukan hal itu.