Serdang Bedagai – Pemkab Serdang Bedagai (Sergai), Sumatera Utara, menargetkan pada tahun 2030 nihil stunting dan untuk itu kepada semua pemangku kepentingan di daerah itu diminta untuk lebih maksimal dalam menjalankan semua tugas dan fungsinya.
“Penurunan angka stunting yang ada saat ini jangan membuat kita berpuas diri. Karena kita telah mencanangkan prevalensi stunting ada di bawah 14 persen pada tahun 2024 dan sudah nihil di tahun 2030,” kata Wakil Bupati Serdang Bedagai, Adlin Umar Yusri Tambunan di Seirampah, Jumat.
Ia mengatakan, upaya penurunan stunting sudah menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah yang juga tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Untuk itu dirinya meminta kepada seluruh instansi dan pemangku kepentingan terkait untuk mampu memetakan program, kegiatan, serta pencegahan stunting secara optimal di Kabupaten Serdang Bedagai.
“Stunting ini bukan cuma permasalahan kekinian, tapi dampaknya akan sangat terasa di masa depan. Saat ini menurut data, 1 dari 4 balita di Indonesia kondisinya stunting. Bayangkan bagaimana kondisi masa depan bangsa jika masalah ini tidak mendapat perhatian yang serius. Anak-anak kita adalah generasi penerus bangsa,” katanya.
Mengacu pada WHO, ia mengatakan, batasan jumlah keseluruhan kasus penyakit yang terjadi pada waktu tertentu (prevalensi) stunting di suatu wilayah adalah sebesar 20 persen.
Secara nasional, dirinya menyebut, sesuai dengan data yang dihimpun Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting mengalami penurunan dari sebelumnya di angka 30,8 persen di tahun 2018, menjadi 24,4 persen pada tahun 2021.
“Syukur Alhamdullilah, hal serupa juga terjadi dalam skala Kabupaten Sergai. Kalau pada tahun 2019 prevalensi stunting kita ada di angka 36,2 persen, maka pada tahun 2021 angkanya menyusut menjadi 20 persen,” katanya.
Namun ia kembali menegaskan, penurun tersebut tidak lantas menjadi alasan untuk berpuas diri. Hal ini sebab Kabupaten Sergai telah mencanangkan prevalensi stunting ada di bawah 14% pada tahun 2024 dan sudah nihil di tahun 2030.
Maka dari itu ia tak lelah mengingatkan agar pihak yang terlibat dalam upaya pengentasan stunting bisa mengambil peran aktif. Ia juga meminta para camat, kepala desa hingga bidan mampu menerjemahkan program yang telah disusun.
“Posyandu mesti terus dilakukan. Dengan itu, kita bisa mengetahui balita mana yang punya risiko stunting,” demikian Adlin Umar Yusri Tambunan. (Lbs)