SUMUT-Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Republik Indonesia (RI). Selain terkait banyaknya hutan mangrove yang rusak di Sumut, kegiatan ini juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat.
Luas hutan mangrove di Sumut sekitar 67.586 Ha, namun yang kondisinya rusak hingga 2018 mencapai 42.546 Ha. Sumut berupaya melakukan perbaikan dan sejak 2018 hingga saat ini dan berhasil melakukan pemulihan sekitar 7.950 Ha.
“Kita perlu serius menangani ini, karena kondisinya banyak yang rusak, bersyukur kita BRGM hadir dan memilih Sumut untuk dipulihkan hutan mangrovenya, jadi kita akan beri dukungan penuh, kita libatkan TNI dan POLRI untuk mempercepat ini,” kata Edy Rahmayadi, saat menerima audiensi BRGM di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan.
Banyak kerugian yang didapatkan suatu daerah bila hutan mangrovenya rusak, seperti semakin sedikitnya jumlah ikan, mengecilnya daratan karena abrasi, bahkan memengaruhi teritorial batas laut, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan batas wilayah laut dengan negara lain. “Mungkin orang-orang tidak berpikir sampai ke sana, tetapi dampaknya besar,” kata Edy Rahmayadi.
Kepala Badan BRGM Hartono mengatakan, pihaknya sudah bergerak masif merehabilitasi hutan mangrove sejak 2021. Menggunakan konsep Mangrove for Coastal Resilience (M4CR), merangkul kelompok masyarakat untuk memelihara mangrove.
Ada 88 desa di Sumut yang akan dilibatkan BRGM dengan target penanaman sekitar 7.904 Ha. Kelompok masyarakat desa tersebut akan dilatih menanam dan merawat mangrove dan dibayar, serta dibiayai oleh BRGM. Langkah ini diambil agar timbul kesadaran masyarakat setempat hutan mangrove sangat berguna bagi mereka.
(B,SIREGAR)