BITVONLINE.COM -Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyatakan rencana untuk mengevaluasi sistem pembelajaran di Indonesia, termasuk kemungkinan kembalinya Ujian Nasional (UN) bagi pelajar. Hal ini terkait dengan upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan memetakan kompetensi siswa.
Namun, rencana ini mendapatkan tanggapan kritis dari beberapa pihak. Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri, menilai bahwa kembalinya UN sebagai penentu kelulusan siswa harus ditolak. Menurutnya, UN di masa lalu memiliki dampak negatif karena dianggap sebagai “high-stakes testing” yang hanya menilai kemampuan kognitif siswa, tanpa memperhatikan aspek-aspek lain dalam pendidikan.
Iman menjelaskan bahwa UN sebelumnya juga digunakan untuk proses seleksi masuk ke jenjang pendidikan lebih tinggi, dan hasilnya tidak sepenuhnya mencerminkan capaian belajar siswa secara menyeluruh. “UN sangat tidak adil, hanya berorientasi pada kognitif, mendistorsi proses pendidikan itu sendiri, dan mengkotak-kotakan mata pelajaran,” jelas Iman.
Namun, jika Mendikdasmen berencana untuk menerapkan kembali UN seperti yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan sebelumnya, Muhadjir Effendi, Iman menegaskan bahwa hal tersebut bisa diterapkan selama tujuannya jelas dan tidak menjadi penentu kelulusan. Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah apakah UN akan berbasis mata pelajaran atau fokus pada evaluasi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyatakan dukungannya terhadap kembalinya UN, dengan catatan bahwa UN tidak boleh menjadi beban bagi siswa. “UN harus menjadi alat untuk mengukur kualitas pendidikan, bukan syarat kelulusan. Kami juga ingin agar UN yang dihidupkan kembali dapat meningkatkan kompetensi siswa secara menyeluruh, termasuk ketrampilan dan kepribadian,” ungkapnya.
(N/014)