KALUT –Pemerintah Daerah (Pemda) Nunukan, Kalimantan Utara, masih menghadapi ketidakpastian terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang rencananya akan dimulai pada Januari 2025. Meskipun program ini menjadi harapan untuk meningkatkan gizi anak-anak di wilayah tersebut, Pemda Nunukan belum dapat menyiapkan kebutuhan secara menyeluruh karena belum ada kejelasan mengenai regulasi dan standar harga menu yang akan diterapkan oleh Pemerintah Pusat.
“Program ini masih dalam ketidakpastian. Kami belum tahu seperti apa standar harga menunya dan bagaimana pembiayaan program ini, apakah akan sepenuhnya dibebankan pada APBD atau tidak,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan Nunukan, Akhmad, pada Jumat (3/1/2025).
Sekitar 37.500 anak usia PAUD, SD, dan SMP menjadi sasaran dari program ini di Kabupaten Nunukan. Pemda Nunukan telah menghitung estimasi anggaran yang diperlukan. Jika standar harga per porsi dipatok sebesar Rp 15.000, anggaran yang dibutuhkan mencapai lebih dari Rp 60 miliar setahun. Namun, jika harga tersebut turun menjadi Rp 10.000, total anggaran yang dibutuhkan bisa melampaui Rp 100 miliar per tahun, yang tentunya menjadi beban besar bagi APBD.
Selain itu, pengelolaan untuk siswa SMA/SMK yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi juga belum dibahas secara detail. Akhmad juga menekankan bahwa Nunukan, sebagai daerah perbatasan, menghadapi tantangan serius dalam hal distribusi MBG, terutama ke daerah pedalaman yang sulit dijangkau.
Pada uji coba MBG yang dilakukan pada akhir 2024, standar harga yang disepakati adalah Rp 15.000 untuk Kota Nunukan, Rp 20.000 untuk Pulau Sebatik, dan Rp 25.000 untuk wilayah 3T (Tertinggal, Terluar, Terdepan). Masalah distribusi ke daerah terpencil, seperti Lumbis yang hanya dapat dijangkau melalui jalur sungai, serta tingginya biaya pengiriman, juga menjadi tantangan besar yang harus dihadapi.
Akhmad berharap agar Badan Gizi Nasional (BGN) dapat turun langsung ke Nunukan untuk meninjau kondisi lapangan dan menyusun kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah perbatasan yang memiliki tantangan distribusi dan kondisi geografis yang unik. Program serupa, yakni Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS), pernah diterapkan sebelumnya dengan pengelolaan yang lebih sederhana dan lebih sesuai dengan kondisi wilayah terisolasi di Nunukan.
Akhmad juga mengungkapkan harapannya agar Pemerintah Pusat dapat memahami kondisi nyata di lapangan dan memberikan kebijakan yang tepat guna agar MBG dapat berjalan efektif di Nunukan.
(N/014)