JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyoroti maraknya kasus penembakan yang melibatkan aparat dan masyarakat sipil belakangan ini. Salah satu insiden terbaru terjadi di rest area Tol Tangerang-Merak, yang melibatkan anggota TNI. Kasus serupa juga terjadi di Bone, Sulawesi Selatan, yang menimpa seorang pengacara. Pigai menegaskan bahwa penggunaan senjata, baik oleh aparat maupun masyarakat sipil, harus dievaluasi secara menyeluruh.
“Penyalahgunaan senjata oleh aparat dan masyarakat sipil harus menjadi perhatian serius oleh pimpinan TNI, Polri, dan Perbakin. Ini harus dievaluasi total karena jelas-jelas menyalahi prosedur dan peruntukan penggunaan senjata,” ujar Pigai dalam keterangannya pada Sabtu (4/1/2025). Menurut Pigai, penggunaan senjata diatur oleh ketentuan dan prosedur yang ketat, namun pelanggaran terhadap legalitas dan prosedur ini telah menimbulkan ancaman serius terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan stabilitas sosial.
“Penyalahgunaan senjata secara tidak bertanggung jawab jelas menjadi ancaman bagi HAM dan stabilitas sosial,” tegasnya. Pigai juga mengingatkan bahwa penyalahgunaan senjata yang mengancam keselamatan individu bertentangan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Pasal 3 DUHAM menyebutkan setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan pribadi.
“Dalam kasus seperti ini jelas menebarkan ketakutan dan ancaman bagi kehidupan. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya,” jelasnya. Menyoroti insiden penembakan oleh anggota TNI di Tol Tangerang-Merak, Pigai meminta agar kasus tersebut diusut tuntas demi keadilan bagi korban. “Aparat harus profesional mengusut kasus ini demi keadilan bagi korban,” pungkas Pigai.
(christie)