BAYANGKARA.CO, DENPASAR – Kantor Wilayah Kemenkumham Bali kembali menggelar rapat koordinasi terkait persiapan Seleksi Anugerah Paralegal Justice Award bertempat di ruang Nakula (28/02/2023) dihadiri oleh Kabid Hukum, Kasubid Luhbankum JDIH, JFT Penyuluh Hukum beserta staf Subbid Luhbankum JDIH. Turut hadir Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Bendesa Madya Majelis Desa Adat Kabupaten/Kota se-Bali dan Bendesa Alitan Majelis Desa Adat Kecamatan se-Bali beserta staf BPHN. Awalnya seleksi hanya dapat diikuti oleh Desa/Lurah namun kini Bendesa Adat juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan ini sebagai Non Litigation Peacemaker, bentuk apresiasi karena telah berperan menyelesaikan permasalahan hukum secara non litigasi di wilayahnya.
Tim BPHN Pusat menyampaikan bahwa penganugerahan Paralegal Justice Award tersebut diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI dengan terlebih dahulu mengikuti pendidikan dan pelatihan Paralegal selama 3 hari melalui Paralegal Academy, yang selanjutnya diberikan pula penghargaan bagi desa/kelurahan yang mendorong pertumbuhan ekonomi pada sektor investasi, pariwisata, dan lapangan kerja bagi masyarakatnya dengan Penghargaan Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita.
Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham Bali berharap dengan adanya Anugerah Paralegal Justice Award dapat memberikan efek positif bagi masyarakat khususnya dalam meningkatkan kesadaran hukum serta memberi dukungan maksimal jika ada informasi yang dibutuhkan dalam mendukung informasi yang dibutuhkan oleh peserta seleksi.
Kegiatan ini disambut baik oleh Bendesa Adat se Provinsi Bali. Bendesa adat juga menyampaikan bahwa di Bali telah banyak permasalahan hukum yang dimediasi oleh bendesa adat.
Pendaftaran Paralegal Justice Award dibuka mulai 10 Februari hingga 8 Maret 2023. Informasi lebih lanjut mengenai Paralegal Justice Award dapat diakses pada situs bphn.go.id
(NETY/BAYANGKARA.CO)