BATU BARA – Aksi damai yang digelar Tunas Muda Gemkara Batu Bara nyaris ricuh di depan Kantor Bupati Batu Bara, Kelurahan Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh, Senin (4/9/2023).
Ratusan massa aksi yang menamakan diri Tunas Muda Gemkara merasa kecewa pasalnya Bupati tidak hadir menyambut aspirasi masyarakat dalam unjukrasa tersebut.
Sehingga dalam aksinya, salah seorang pengujuk rasa merasa kesal dan menggoyang-goyang mobil yang ditumpangi para orator aksi. Mobil kap terbuka tersebut digunakan pengunjuk rasa sebagai podium untuk menyuarakan aspirasi di depan Kantor Bupati.
Sebelumnya, ada 12 tuntutan Tunas Muda Gerakan Masyarakat Menuju Kesejahteraan Batu Bara (TM Gemkara Batu Bara) saat menggelar aksi unjukrasa.
1. Meminta Kepada Bupati Batu Bara untuk Bertanggungjawab Atas Lahan/ Tanah Milik Pemerintahan Batu Bara di PT. Kuala Gunung Seluas 350 Hektar.
2. Meminta Kepada Bupati Batu Bara dan DPRD Batu Bara untuk Bertanggungjawab atas Hutang Pemerintah Batu Bara Kepada PT. SMI 139 Milyar, Karena Kami Menilai itu hanya menjadi Beban Masyarakat Batu Bara yang akan Datang.
3. Meminta Kepada Bupati Batu Bara untuk Bertanggungjawab atas Hilangnya Uang Pemkab. Batu Bara Sebesar Rp 7,6 Milyar yang dilarikan oleh Mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Batu Bara sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, Karena Kami Menilai hal Tersebut Sangat Merugikan Masyarakat Batu Bara.
4. Meminta Kepada Sekda Batu Bara untuk Bertanggungjawab atas Mangraknya dan Terbengkalainya Aset-Aset Pemkab Batu Bara Seperti Kantor BPBD Batu Bara di Tiram, Kantor Lurah Tanjung Tiram, Kantor Penyuluhan Pertanian Tanjung Tiram, dan lain sebagainya.
5. Meminta Kepada Sekda Batu Bara Harus Bertanggungjawab atas Lahan Pemkab. Batu Bara yang ditanam ubi oleh Oknum yang tidak Bertanggugjawab.
6. Meminta Kepada Sekda Batu Bara Untuk Menunjukkan Sertifikat Kepemilihan Atas Lahan Kurang Lebih 50,15 Hektar yang sekarang sedang dibangun Kantor Bupati Batu Bara.
7. Meminta Kepada DPRD Batu Bara Memanggil Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Terkait Pembayaran Lahan PT. Socfindo Sebesar Rp. 9.529.670.000 Milyard serta Bukti Pencairan Sesuai SP2D yang dikeluarkan.
8. Meminta Kepada DPRD Batu Bara Untuk Menolak Hutang yang Diajukan Oleh Pemerintah Batu Bara Kepada Bank Sumut, Kareta Kami Menilai hal Tersebut Sangat Merugikan Masyarakat Batu Bara.
9. Meminta Kepada DPRD Batu Bara Untuk Membentuk Pansus Atas Raibaya Uang Pemkab. Batu Bara Rp. 7,6 Milyar yang dilarikan Oleh Syabban Effendi, Karena Kami Menilai hat Tersebut Sangat Merugikan Masyarakat Batu Bara.
10. Meminta Kepada DPRD Batu Bara Memanggil Kadis PUPR Batu Bara Terkait Dana Rutin Dari Tahun 2020-2022 Tersebut.
11. Meminta Kepada DPRD Batu Bara Untuk Merekomendasikan PJ. Bupati Batu Bara Harus Putra/Putri Batu Bara.
12. Meminta Kepada DPRD Batu Bara Untuk Memanggil Bupati Batu Bara, Sekda Batu Bara, Kepala Dinas PUPR Batu Bara, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk membentuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) Terkait Tuntutan kami diatas dari Point 1 sampai Point 12 dalam waktu 2×24 Jam.
Setelah menyampaikan aspirasi di depan kantor Bupati Batu Bara, massa aksi melanjutkan unjukrasa di depan Kantor DPRD Batu Bara dan disambut Ketua DPRD Batu Bara, Risky Aryetta dan Darius.Red