Jakarta – Pemerintah Indonesia, di bawah pimpinan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, telah mengumumkan bahwa proyek Rempang Eco-City di Batam, Kepulauan Riau, tidak akan dibatalkan meskipun menghadapi protes dari sebagian warga.
Keputusan ini diumumkan setelah rapat intern yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (25/9/2023).
https://youtu.be/-uIlEUxVkgA?si=d_S0YMA1XShJaGUL
Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi, menyampaikan keyakinannya, “Insya Allah nggak” proyek tersebut tidak akan dibatalkan.
Dalam rapat tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar penyelesaian konflik yang sedang berlangsung di Pulau Rempang dapat dilakukan secara kekeluargaan dan dengan memprioritaskan hak-hak masyarakat sekitar.
Dalam penjelasannya, Bahlil menyatakan bahwa dari total area seluas 17 ribu hektare di Pulau Rempang, hanya sekitar 7-8 ribu hektare yang dapat dimanfaatkan, sementara sisanya merupakan hutan lindung.
Setelah bertemu dengan tokoh masyarakat setempat, Bahlil menemukan bahwa solusi bagi konflik Rempang bukanlah penggusuran atau relokasi. Masyarakat menginginkan pemindahan ke kampung yang masih berada di Pulau Rempang, yaitu Tanjung Banon.
Pemerintah berkomitmen memberikan penghargaan terhadap status lahan masyarakat. Mereka akan mendapatkan lahan seluas 500 meter persegi dengan sertifikat hak milik, rumah tipe 45, serta dana tunggu sebesar Rp 1.200.000 dan dana untuk sewa rumah sebesar Rp 1.200.000.
Keputusan ini mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk hak masyarakat lokal dan keberlanjutan proyek pembangunan Rempang Eco-City yang dianggap strategis.red