Anggota Komisi X DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menyerukan perlunya menjaga komunikasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah demi kesuksesan pelaksanaan PON 2024.
Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, sebagai tuan rumah, menjadi pusat perhatian, namun Andreas Pareira mencatat sejumlah masalah yang perlu diatasi untuk memastikan kelancaran acara olahraga nasional empat tahunan tersebut.
Salah satu akar masalah yang diidentifikasi oleh Pareira adalah ketidakakuran antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembagian anggaran. Sebagai contoh nyata, ia menyoroti PON Papua yang berlangsung beberapa waktu lalu. Awalnya, alokasi anggaran untuk penyelenggaraan PON di Papua hanya sekitar dua triliun rupiah, namun, dalam perjalanannya, anggaran tersebut melonjak hingga mencapai tujuh triliun rupiah. Pareira menilai kejadian ini sebagai contoh buruk dari kurangnya koordinasi dan komunikasi yang efektif antara pusat dan daerah.
Menurut Pareira, ketidakakuran ini bisa menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan PON 2024. Ia memperingatkan bahwa untuk mencegah krisis anggaran yang serupa, pemerintah harus mengambil langkah-langkah antisipatif dan meningkatkan koordinasi antarinstansi.
Lebih lanjut, Andreas Hugo Pareira menyatakan bahwa keberhasilan PON 2024 tidak hanya bergantung pada persiapan fisik dan teknis, tetapi juga pada koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah. Ia berharap agar pelajaran dari pengalaman PON Papua dapat menjadi cambuk bagi pihak terkait untuk lebih proaktif dan cermat dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran untuk PON mendatang, sehingga
https://youtu.be/JefwvaoGWss
masyarakat Indonesia dapat menyaksikan ajang olahraga nasional dengan bangga dan tanpa beban finansial yang berlebihan.(Ayu lestari)