JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang PMK, Muhadjir Effendy, menggambarkan sikap Indonesia terhadap pengungsi Rohingya sebagai suatu bentuk kemanusiaan. Dalam pernyataannya, Muhadjir menyampaikan bahwa Indonesia, meskipun tidak secara resmi menampung pengungsi, mereka berada di wilayah negara ini atas dasar pertimbangan kemanusiaan.
Muhadjir menegaskan bahwa pemerintah akan meninjau kelayakan status pengungsi Rohingya yang berada di Indonesia. Pernyataannya menyoroti kemungkinan bahwa sebagian dari mereka mungkin bukan pengungsi sesungguhnya. Muhadjir berkomitmen untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut guna memastikan bahwa setiap individu yang datang ke Indonesia memiliki klaim keberhakan yang valid.
Pernyataan Muhadjir muncul sebagai respons terhadap kontroversi penolakan terhadap sekelompok pengungsi Rohingya di Bireuen, Aceh, yang disebutkan sebagai tindakan merepotkan oleh beberapa warga setempat. Presiden Jokowi sebelumnya telah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud Md untuk menangani situasi tersebut, menunjukkan seriusnya pemerintah dalam menangani isu ini.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menegaskan bahwa Indonesia, sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak memiliki kewajiban resmi untuk menampung para pengungsi. Kebijakan ini, bagaimanapun, kerap disalahgunakan, dan hal ini mungkin menjadi titik perhatian dalam evaluasi dan perencanaan kebijakan kedepannya.
Sementara itu, gelombang pengungsi Rohingya terus datang, termasuk dalam enam gelombang terakhir yang membawa hampir 1.000 imigran ke Aceh. Situasi ini menimbulkan tantangan baru bagi pemerintah dalam menangani masalah kemanusiaan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil akan sejalan dengan nilai-nilai moral dan norma internasional. (Ayu lestari)