JAKARTA – Cawapres nomor urut satu, Muhaimin Iskandar, dengan tegas menolak rencana dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang mengusulkan gubernur dan wakil gubernur Jakarta ditunjuk oleh presiden atas usul DPRD. Sebagai Ketua Umum PKB, Cak Imin menyatakan bahwa aturan tersebut terlalu dipaksakan dan PKB menolak sepenuhnya.
Dalam pernyataannya di Bireuen, Aceh, pada Rabu (6/12/2023), Cak Imin menyoroti urgensi penolakan ini dengan mencermati draf yang menginginkan Pilkada DKI ditunjuk oleh pemerintah pusat. Menurutnya, waktu yang terlalu dipaksakan dan keberatan mayoritas fraksi menjadi dasar penolakan ini. PKB merasa bahwa Rancangan Undang-Undang tersebut perlu dimatangkan dengan baik sebelum dijadikan kebijakan, dan penunjukkan gubernur dan wakil gubernur oleh presiden dinilai sebagai ancaman terhadap kelangsungan demokrasi di Indonesia.
https://youtu.be/FJJnMzqgGkc
Cak Imin menyampaikan keprihatinannya terhadap RUU DKJ yang masih membutuhkan perbaikan substansial. Menurutnya, penunjukkan gubernur dan wakil gubernur oleh presiden adalah langkah yang berpotensi merugikan demokrasi di Indonesia. Dalam konteks persiapan demokrasi yang lebih baik, PKB menilai penting untuk memberikan ruang yang lebih baik kepada seluruh pihak yang terlibat.
Dalam draf RUU Daerah Khusus Jakarta yang diusulkan, terdapat ketentuan bahwa gubernur dan wakil gubernur Jakarta, setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara, akan ditunjuk dan diberhentikan oleh presiden dengan mempertimbangkan usul dari DPRD. Meskipun Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah menyetujui RUU DKJ untuk dibahas lebih lanjut pada Senin (4/12/2023), PKB dan Cak Imin dengan tegas menyuarakan penolakan terhadap konsep ini yang dianggap tidak sesuai dengan semangat demokrasi dan kemandirian daerah. (Ayu lestari)