Batu Bara – Perdebatan seputar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Kabupaten Batu Bara terus bergulir tanpa kejelasan, menciptakan polemik yang semakin memanas. Hari Rabu, 29 November 2023, menjadi saksi ketidakpastian terkait isu tersebut.
Andi Lubis SH, seorang kader Gerindra Masa Depan (GMD), mengajukan pertanyaan kritis tentang TPP kepada Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara, Muhammad Syafii. Pertanyaan ini diangkat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dijadwalkan pada Selasa, 28 November 2023, di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara.
Dalam pertemuan sebelumnya pada tanggal 16 Oktober 2023, Andi Lubis SH meminta agar Muhammad Syafii, Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara, mengundang Bupati Kabupaten Batu Bara, Kadis Badan Pendapatan Daerah (BPRD), Kadis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Sekretaris Daerah (Sekda), serta Sekretaris Dewan (Sekwan) Kabupaten Batu Bara Sumatra Utara untuk hadir dalam RDP yang telah ditetapkan.
Namun, pada tanggal yang sudah ditentukan, ketua DPRD Kabupaten Batu Bara dan pihak-pihak terkait yang seharusnya hadir tidak ada yang muncul dalam RDP tersebut.
Dalam wawancara dengan media, Andi Lubis menegaskan, “Saya hadir sesuai undangan yang diberikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara, yaitu tanggal 28 November di Gedung DPRD Kabupaten Batu Bara terkait TPP.” Namun, dia mengekspresikan keheranannya karena ketua DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak hadir dalam RDP, meski telah dijadwalkan sebelumnya.
“Saya melihat ada keganjilan terkait RDP yang akan dilaksanakan, karena saya melihat Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara serta TAPD berada di ruangan Sekwan, yang informasinya mereka sedang mengadakan rapat. Aneh saja, bukan?” tambah Andi.
“Kecewa rasanya terhadap Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara. Beliau yang mengundang, beliau pula yang tidak hadir. Ada apa? Apakah mereka mungkin melakukan kesalahan?” tandasnya dengan rasa kekecewaan.
Isu TPP di Kabupaten Batu Bara terus menjadi fokus perhatian, sementara ketidakhadiran pejabat terkait dalam RDP meninggalkan banyak pertanyaan terbuka tentang kelanjutan penyelesaian masalah ini.red