JAKARTA – Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, mengumumkan keputusan pemerintah untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras hingga gelaran pemilihan umum (pemilu) pada tanggal 14 Februari 2024. Keputusan ini diambil dengan tujuan untuk menghormati proses pemilu yang akan berlangsung, menegaskan bahwa program bantuan pangan beras tidak memiliki kaitan dengan kontestasi dalam pemilihan presiden (pilpres), karena program tersebut telah ada sebelum tahun pemilu.
Arief menjelaskan bahwa penyaluran bantuan pangan beras yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di beberapa daerah hanya merupakan bagian kecil dari total bantuan yang seharusnya disalurkan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Meskipun penyaluran bantuan dihentikan sementara, Arief memastikan bahwa program tersebut akan dilanjutkan setelah pemilu selesai, dan bahkan berpotensi dilaksanakan sepanjang tahun.
Bantuan pangan beras merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan membantu 22 juta KPM yang tergolong dalam masyarakat bawah untuk mendapatkan bantuan beras sebanyak 10 kg setiap bulannya. Program ini telah dilaksanakan secara triwulan sejak tahun 2023. Untuk tahun ini, program tersebut direncanakan akan disalurkan dari Januari hingga Maret 2024, dengan kemungkinan akan diperpanjang hingga Juni 2024.
Program bantuan pangan beras menjadi salah satu strategi pemerintah dalam melakukan intervensi terhadap lonjakan harga beras yang terjadi. Diharapkan bahwa program ini dapat membantu masyarakat kelas bawah untuk mendapatkan pasokan pangan yang stabil dan terjangkau, sehingga tidak terdampak oleh kenaikan harga beras yang signifikan.
(A/08)